DPU Pengairan Sebut Banjir di Banyuwangi Dipicu Pendangkalan Sungai dan Alih Fungsi Lahan 

Normalisasi pada aliran sungai Kalilo belum bisa terlaksana, karena alat berat tidak bisa masuk. 

“Kami sudah ketemu dengan Ketua RT di Panderejo, agar ada akses masuk satu dua rumah untuk dibebaskan sebagai pintu masuk alat berat backhoe. Karena padat rumah alat berat tidak bisa masuk dan tidak bisa melakukan normalisasi,” jelasnya. 

Guntur menyebut, masyarakat memang mengusulkan agar tangkis atau plengsengan ditinggikan. Namun, lambat laun tangkis yang telah ditinggikan tersebut akan percuma jika tidak dilakukan normalisasi pengangkatan sedimen sungai.  

Apalagi, untuk aliran sungai saat ini bukan saja air yang mengalir melainkan sudah membawa material berupa tanah liat, lumpur dan batu. Itu seiring dengan adanya alih fungsi lahan di kawasan hulu.  

“Penanganan banjir di Banyuwangi ini tidak hanya terletak pada sungai dan saluran irigasi, melainkan juga secara komperhensif mulai dari kawasan hulu hingga hilir,” bebernya. 

Untuk saat ini pengerukan sedimentasi sungai kalilo sudah tak bisa ditawar lagi. Pengerukan sedimentasi harus dilakukan sepanjang kalilo, mulai dari muara Kampung Ujung, Kepatihan, Tukang Kayu, Panderejo sampai Kelurahan Pengantigan.  

Penanganan banjir tersebut, imbuh Guntur tidak hanya sungai di kawasan Kecamatan Banyuwangi saja, melainkan juga sungai di kawasan Banyuwangi selatan. Pasalnya, alih fungsi lahan hampir merata terjadi di Banyuwangi.  

“Harus segera digalakkan kembali konservasi dengan mengembalikan fungsi tanaman sehingga jika hujan turun tidak membawa material yang mengakibatkan penumpukan sedimen di aliran sungai,” imbuhnya. 

Jika tidak ada penanganan serius terhadap alih fungsi lahan, maka jangka panjang bisa mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini. Betapa tidak, jika setiap hujan turun membawa material lumpur, tanah dan batu maka akan memperlambat laju aliran air. Sungai-sungai akan menjadi dangkal. Suplai air ke saluran irigasi sawah juga akan terganggu. 

“Hitungan saya sudah over, biaya operasional akan habis untuk normalisasi aliran sungai. Karena sungai-sungai sudah penuh dengan sedimen. Jika tidak dinormalisasi, Banyuwangi sebagai lumbung padi nasional bisa terancam,” tandasnya. 

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banyuwangi menyatakan, Anomali suhu di permukaan laut jadi faktor penyebab hujan lebat dengan durasi lama yang terjadi di Banyuwangi kota dan sekitarnya, hingga menyebabkan banjir pada Senin (28/11/2022) kemarin. 

"Anomali suhu muka laut di perairan utara Jawa Timur dan Selat Madura cenderung lebih tinggi. Jadi nilainya itu menunjukkan positif 0,5 hingga 2,5 derajat Celcius di perairan itu," kata Prakirawan BMKG Banyuwangi, Benny Gumintar, Selasa (29/11/2022). 

Benny menjelaskan, anomali suhu permukaan air laut tersebut berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah utara Jawa Timur, termasuk Banyuwangi. 

"Anomali ini berkontribusi terhadap penambahan massa uap air. Penambahan massa uap air itu menyebabkan percepatan pertumbuhan awan-awan hujan. Seperti awan Cb (cumulonimbus) dan awan cumulus," paparnya. 

Sedangkan untuk kondisi angin, kata Benny, terjadi shearline atau belokan angin pada lapisan 3.000 feet. Dimana, shearline ini menyebabkan perlambatan kecepatan angin. 

"Jadi, kecepatan anginnya yang lambat, dapat meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan awan hujan di Jawa Timur termasuk Banyuwangi," tuturnya. 

Sementara curah hujan yang melanda Banyuwangi kota, kemarin, mencapai 106 mm. Kondisi hujan ini termasuk kategori ekstrim. Sehingga, BMKG mengimbau agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan. 

"Peningkatan curah hujan apalagi durasi lama, intensitasnya lebih dari 2 jam itu bisa menyebabkan banjir atau genangan. Oleh karenanya, masyarakat harus waspada di musim penghujan ini," pitanya. 

Sedangkan puncak musim penghujan sendiri berdasarkan prakiraan BMKG, masih akan berlangsung pada Desember 2022 - Januari 2023. (Ikhwan)

Editor: Doi Nuri 

Tags