Rabu, 17 Agustus 2022
Pemerintahan

Eksekutif Beri Tanggapan Dua Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Nelayan dan Penyakit Menular 

profile
Ikhwan

05 Agustus 2022 21:06

399 dilihat
Eksekutif Beri Tanggapan Dua Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Nelayan dan Penyakit Menular 
Tanggapan atas dua Raperda. (SJP)

BANYUWANGI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna penyampaian tanggapan atas dua inisiatif Raperda, Jum'at (5/08/2022). 

Kedua Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Raperda Penanggulangan Penyakit Menular. 

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliono, hadir Wakil Bupati, H.Sugirah, Sekretaris Daerah, Mujiono, jajaran SKPD dan Camat. 

Dalam tanggapan yang dibacakan Wabup Sugirah pada dasarnya eksekutif memiliki kesepahaman dan pendapat dengan substansi yang diatur dalam kedua rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Banyuwangi. 

Pada bagian bawah, eksekutif mengusulkan perlunya penambahan beberapa dasar hukum termasuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. 

"Eksekutif meminta agar ketentuan dalam Pasal 10 disesuaikan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular," kata Wabup Sugirah dihadapan rapat paripurna. 

Selain itu, berkaitan dengan klausul kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMD, eksekutif memandang hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak melampaui kewenangan pemerintah pusat. 

Selanjutnya kepemimpinan terhadap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, mengusulkan perlunya perbaikan penulisan dasar pada bagian mengingat angka 8 sehingga berbunyi, Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak  

"Guna hukum serta mengatur materi muatan raperda, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberdayaan nelayan selain nelayan disesuaikan dengan batasan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014," ujarnya. (SJP)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Eksekutif Beri Tanggapan Dua Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Nelayan dan Penyakit Menular 

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT