Rabu, 17 Agustus 2022
Pemerintahan

Fraksi PPP DPRD Lumajang Banyak Koreksi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

profile
Achmad

07 Juli 2022 11:00

413 dilihat
Fraksi PPP DPRD Lumajang Banyak Koreksi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Trisno saat membacakan PU Fraksi PPP. (SJP)

LUMAJANG - Menelaah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lumajang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, banyak dikoreksi Fraksi PPP.

Menurut Trisno, selaku pembaca Pandangan Umum (PU) Fraksi PPP, terhadap nota Bupati Lumajang, disebutkan adanya pasal pemberian sanksi administrasi tapi dalam draf Raperdanya tidak ada, hal ini yang dimintakan penjelasannya.

"Dengan dibuatnya Perda Perlindungan Terhadap Petani, kami Fraksi PPP mengharap adanya jaminan hasil panen dari petani bisa diterima dan memang laku dengan artian ada pangsa pasar yang mau menerima hasil pertanian tersebut dan pemerintah harus hadir dalam mejembatani dan bekerjsama dengan pihak ketiga yang bisa mengakomodir semua hasil pertanian sehingga petani dapat berinovasi dalam pertanian tanpa ada rasa khawatir hasilnya tidak laku," katanya.

Dikatakan lagi, Kabupaten Lumajang memiliki kurang lebih 83 Kelompok Tani (Poktan) yang masuk dalam kategori petani kecil. Petani kecil yang dimaksud adalah petani yang luas lahannya kurang dari 2 hektar.

"Seharusnya mereka terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi," jelasnya.

Dari 83 Poktan tersebut, menurut Trisno, mereka membutuhkan suplai pupuk subsidi jenis urea 33.958,86 ton per tahun. Sementara yang dialokasikan pemerintah hanya 26.798 ton pada tahun ini. Jatah paling sedikit ditempati pupuk SP-36 dengan alokasi sebanyak 1.250 ton.

"Jumlah ini menyebabkan banyak petani kesulitan mendapat pupuksubsidi, kenapa pupuk bersubsidi yang dialokasikan pemerintah lebih sedikit dari pada kebutuhan dan apa yang akan dilakukan oleh dinas terkait untuk memenuhi kekurangan pupuk bersubsidi, mohon dijelaskan," ungkapnya lagi.

Fraksi PPP, kata wakil rakyat asal Dapil 2 ini, mengharapkan bisa mengatasi kelangkaan pupuk yang bersubsidi yang memang masalah klasik di Kabupaten Lumajang.

"Memang betul itu kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Menteri Pertanian (Mentan) RI, tapi setidaknya pemerintah daerah punya kebijakan untuk memperketat pendistribusian pupuk bersubsidi dan harus mempunyai tim khusus pengawasan pupuk bersubsidi" harap dia.

Jika perlu, tambah Trisno, dari unsur penegak hukum juga diikutkan kedalam team pengawasan sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi bisa efektif dan efisien.

"Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terkesan mandul tak bergerak," ujarnya lagi.

Trisno berharap dari Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Nota Penjelasan  Bupati Tentang Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini dapat menjadi manfaat terhadap masyarakat banyak. (Fuad)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Fraksi PPP DPRD Lumajang Banyak Koreksi Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT