Senin, 28 November 2022
Pemerintahan

Hasil Pembahasan Banggar Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023 Disampaikan DPRD Kota Malang

profile
Syahrul

25 November 2022 17:24

377 dilihat
Hasil Pembahasan Banggar Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023 Disampaikan DPRD Kota Malang
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023

KOTA MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023 pada Rapat Paripurna di lantai 3 Gedung DPRD Kota Malang.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika itu, diikuti oleh anggotanya, serta di hadiri Wali Kota Malang, H. Sutiaji beserta jajaranya. 

Amithya Ratnanggani, salah satu anggota Banggar yang menjadi juru bicara dalam rapat paripurna tersebut mengatakan, Ranperda APBD tahun 2022, secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya.

"Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Banggar DPRD Kota Malang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang, bahwa Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, secara materi telah memenuhi persyaratan, untuk dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya," terang Amithya Ratnanggani, saat membacakan laporan hasil Banggar DPRD Kota Malang. Kamis (24-11-2022).

Kendati demikian, lanjut Amithya, ada beberapa rekomendasi. Diantaranya adalah target pajak di tahun 2023 mendatang, ada peningkatan sebesar 60 persen dibandingkan dengan target pajak tahun 2022.

"Secara signifikan, hampir semua target pajak meningkat. Pemkot Malang harus ada keseriusan dan kesiapan yang matang. Target pajak tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun 6 juta. Selain itu, juga harus melakukan kajian yang komprehensif, penataan SDM yang cakap dan mumpuni serta koordinasi dan sinergi di internal Bapenda dan Perangkat Daerah penghasil lainnya," paparnya. 

"Kemudian, mengenai implementasi E-tax harus dilaksanakan secara masif terutama pada 4 sektor pajak yang menggunakan perhitungan selfassessment seperti pajak resto, pajak hotel, pajak hiburan. Selanjutnya, Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Malang untuk lebih diutamakan kepada pelaku UMKM lokal yang berdomisili di Kota Malang. Begitu dengan Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Kota Malang ditekankan untuk dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Bahkan, ia juga menyampaikan, DPRD mendukung keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang.

"Maka diharapkan adanya percepatan penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, Banggar mendorong segera terealisasinya Malang Satu Data yang menjadi sumber data tunggal di dalam mengambil kebijakan yang cepat dan tepat," tambah Amithya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan, bahwa Kota Malang mampu meraih target pajak sebesar 60 persen. Sebab, dirinya meyakini bahwa perekonomian di Kota Malang, maupun secara Nasional itu baik-baik saja.

"Kita percaya dengan kabinet sekarang, tidak sampai terjadi resesi. Kita yakin, Pak Jokowi mampu mengendalikan itu,” terang Made.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa resesi yang menjadi trauma itu tidak terjadi di Kota Malang. Pasalnya, kegiatan masyarakat juga berjalan dengan baik. Termasuk, UMKM, kemudian pajak hotel, pajak restoran yang juga mengalami kenaikan.

"Dengan kondisi itu, harapannya menjadi potensi yang bagus di Kota Malang. Kita melihat, berdasarkan tahun 2021-2022, tingkat hunian hotel, pajak resto, itu benar-benar mengalami peningkatan," bebernya

Di tempat yang sama, Wali Kota Malang, H. Sutiaji, mengungkapkan perubahan ABPD di tahun 2023, patut diapresiasi. Sebab, ada kenaikan Rp 1 triliun di dalam perubahannya. Dari yang sebelumnya Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,8 triliun.

"Pada tahun 2018, itu Rp 1,8 triliun. Namun saat ini, Rp 2,8 triliun sekian. Tentu, itu ada kenaikan Rp 1 triliun dan saya kira itu prestasi. Dalam perubahan yang kemarin kita rencanakan, bahwa APBD kita Rp 2,5 triliun, itu ada pendapatan baru yang bisa digali. Sehingga, tahun ini perjalanan tertinggi dari sejarah kita. Maka harapan kita, tahun 2023 nanti, bisa ada penguatan dalam pengendalian inflasi, penekanan kemiskinan yang menjadi prioritas kami dan juga penanganan banjir,” pungkasnya.

Editor : Redaksi

Tags
Anda Sedang Membaca:

Hasil Pembahasan Banggar Terhadap Ranperda APBD Tahun 2023 Disampaikan DPRD Kota Malang

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT