Senin, 27 Juni 2022
Pemerintahan

DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Dispendukcapil, Meskipun Dengan Beberapa Catatan

profile
Achmad

24 April 2022 19:51

267 dilihat
DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Dispendukcapil, Meskipun Dengan Beberapa Catatan
Dispendukcapil saat melakukan perekaman di Balai Desa Labruk Kidul, Kecamatan Sumbersuko

LUMAJANG - Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena hal ini menjadi dasar bagi sumber data dan dokumen kependudukan.

Namun ada beberapa catatan strategis terkait dengan urusan kependudukan catatan sipil, seperti jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 sejumlah 1.117.636 jiwa, 50,44 persen berjenis kelamin laki-laki dan 49,56 persen berjenis kelamin perempuan.

Data satu Lumajang menyebutkan bahwa pada tahun 2020, 43 persen belum memiliki akta perkawinan, masih ada 53.753 orang yang belum memiliki akta kelahiran, 83 persen tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), masih ada 6 persen yang belum melaksanakan perekaman E-KTP, dan 15 persen belum memiliki kartu keluarga.

Salah satu faktor penyebabnya, menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarworubedo, kalau banyak warga tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan diatas adalah lokasi pemukiman mereka yang jauh sehingga sulit menjangkau kantor kecamatan.

Kata Gatot, angka tersebut menjadi persoalan serius, terlebih kartu identitas selain digunakan sebagai tanda pengenal juga untuk mendukung program pembangunan nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah.

Disisi lain, dengan pendataan yang riil dan faktual, skenario pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan memetakan potensi serapan tenaga kerja berdasarkan wilayah atau berdasarkan pada tingkat pendidikan, sehingga angka partisipasi kerja dapat ditingkatkan oleh 
pemerintah daerah.

"Salah satu sorotan DPRD Kab Lumajang adalah tentang keterangan yang tertera di dalam Kartu Keluarga. Kami menemukan data pendidikan masih mempergunakan data 
yang lama. Misalnya, lulusan SD meskipun faktanya telah 
menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi," terang Gatot.

Sebab pendidikan, tambah politisi Gerindra ini, menjadi isu mendasar yang dalam pemikiran Komisi A, dapat meningkatkan akses ekonomi dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

"Oleh karena itu, updating data menjadi persoalan birokrasi yang harus segera diakselerasi untuk memperbaiki kondisi riil di masyarakat," Ulasnya. 

Dengan adanya Peraturan Bupati Lumajang No 3 tahun 2019 tentang santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Lumajang, maka layanan akta kematian menjadi salah satu aspek penting. Karenanya kinerja 
Dispendukcapil sangat urgent terkait keberhasilan program pemerintah, dimana data kependudukan menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan program bantuan pemerintah dan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan status yang masuk pada database 
kependudukan perlu ada revisi Perbup tentang masyarakat mendapat santunan.

Terkait persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Lumajang merekomendasikan beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemkab Lumajang diantaranya dengan mengoptimalkan kepemilikan kartu identitas mulai dari akta kelahiran, KIA, perekaman E-KTP, Akta Perkawinan, dan kartu keluarga secara merata tanpa membedakan agama dan kepercayaan.

"Selain itu Dispendukcapil juga harus memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sulit terjangkau dengan cara berkoordinasi dengan kecamatan, 
pemerintah desa, RT/RW tentang mekanisme layanan sera menyediakan Mobil Pelayanan E-KTP Keliling," tegas Gatot. 

Sementara, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Lumajang, Agus Warsito Utomo, saat ditanyakan seputar hal tersebut, menjawab bahwa yang disampaikan DPRD Kabupaten Lumajang adalah data tahun 2020 lalu, dan saat ini tahun 2022.

"Saya juga susah jawabnya, data yang disampaikan kemarin adalah tahun 2020 dan rekomendasinya sudah kita laksanakan tahun 2021 dan berlanjut sampai sekarang," jelas Agus kepada wartawan, Minggu (24/4/2022) via chat WhatsApp.

Pembaharuan data/update data kependudukan, tambah Agus Warsito, sudah dilakukan secara ter-integrasi dalam rangka untuk meningkatkan akurasi basis data kependudukan. Bahwa setiap penduduk yang melakukan transaksi kependudukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan kepemilikan dokumen kependudukan, maka pada saat itu pula dilakukan updating data penduduk. Misalnya update data tingkat pendidikan, Golongan darah, kepemilikan buku nikah sehingga status Kawin nya menjadi Kawin Tercatat, penambahan anggota keluarga atau pengurangan anggota keluarga karena meninggal/pindah dan pecah KK.

"Kami melakukan pelayanan adminduk jemput bola sampai ke pintu-pintu rumah penduduk bagi penduduk kategori rentan adminduk, misalnya karena alasan usia, sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, penduduk berkebutuhan khusus (cacat fisik/mental), warga binaan di Lapas dan ODGJ baik yang ada di rumah maupun dirawat di RSJ dengan program RCP (Reaksi Cepat Pelayanan)," pungkasnya.

Tags
Anda Sedang Membaca:

DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Dispendukcapil, Meskipun Dengan Beberapa Catatan

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT