Senin, 27 Juni 2022
Pemerintahan

Kurang 37 Hari Lagi, Kanwil DJP Jatim II Ajak Wajib Pajak Ikut PPS atau Kena Denda

profile
Andy

26 Mei 2022 10:27

430 dilihat
Kurang 37 Hari Lagi, Kanwil DJP Jatim II Ajak Wajib Pajak Ikut PPS atau Kena Denda
Dari kiri, Kabid P2 Humas Takari Yudaniawati, Kakanwil Agustin Vita Avantin dan Kabid DP3 Basuki Prijono saat Konferensi Pers. (SJP)

KOTA MOJOKERTO - Kurang 36 hari lagi, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera berakhir.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)  jilid 2 akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang.

Kepala Kanwil DJP Jatim II, Agustin Vita Alvatin mengatakan, program yang dikenal dengan nama PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Program ini secara umum memiliki 2 keuntungan," kata Vita dalam konferensi pers di Hotel Lynn Kota Mojokerto, Rabu 25 Mei 2022.

Pertama, lanjut dia, wajiib pajak (WP) yang mengikuti PPS ini akan terhindar dari sanksi yang memberatkan sebesar 200 persen atau 25 persen tambah 15 persen.

"Kedua, data yang dilaporkan dalam program PPS ini tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, bahkan tuntutan pidana paiak," ungkap Vita 

Vita menjelaskan, terdapat 2 skema kebijakan pada PPS. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, skema kebijakan II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan harta pada 2016-2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

"Sanksinya kalau skema satu, mereka yang ikut peserta tax amnesty, dengan dasarnya sebelum tahun 2016 itu untuk orang pribadi sanksinya tarif 30 persen ditambah sanksi 200 persen," ungkap dia.

Sedangkan untuk skema kedua, masih kata Vita, akan dikenakan tarif 25 persen ditambah sanksinya sebesar 15 persen.

Tidak Ada Wajib Pajak yang Bisa Sembunyikan Aset atau Hartanya

Vita menggarisbawahi, wajib pajak tidak akan bisa menyembunyikan data atas hartanya, karena di DJP ada pertukaran data baik dari internasional maupun nasional.

"DJP dapat memanfaatkan data dari Automatic Exchange of Information (AEoI). Selain itu juga ada data dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP)," papar dia.

Ditambahkan Vita, sampai dengan 30 Juni nanti berakhir, masih ada kesempatan untuk mengikuti PPS.

"Syaratnya adalah wajib pajak yang tidak sedang diperiksa dan tidak ada upaya hukum mengajukan keberatan," imbuh Vita.

Ia mengatakan kemudahan dengan cara online melalui laman www.djponline.pajak.go.id selama 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, dan 30 hari dalam sebulan.

“Ini program yang luar biasa, program yang baik, kesempatan baik. Ada peluang kita diampuni, ada peluang kita membayar pajak dengan lebih murah, dan tentunya ada konsekuensi yang harus kita bayar kalau kita ikut atau tidak ikut (PPS),” jelas Vita.

Oleh karena itu, ungkap dia, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang menggelar sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan tema 'Gotong Royong melalui Program Pengungkapan Sukarela'.

100 wajib pajak prominen dari KPP Pratama Mojokerto dan KPP Pratama Jombang menjadi undangan kegiatan yang berlangsung secara hybrid, yaitu daring via Zoom Meeting dan luring yang bertempat di Lynn Hotel Mojokerto, Jalan Empunala No.87 Kota Mojokerto (Rabu, 25/5).

Dikemas dalam acara tax gathering sekaligus hala bihalal, kegiatan dihadiri oleh Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, serta mewakili Bupati Jombang, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik Moch. Saleh.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin, Kepala KPP Pratama Mojokerto Syaiful Rakhman, dan Kepala KPP Pratama Jombang Ekawati Surjaningsih.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menyampaikan sambutan

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memberikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang hadir atas kontribusinya dalam membayar pajak.

Ika menuturkan, manfaat pajak telah banyak dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain dalam pembangunan, pendidikan, serta kesehatan. Pajak juga sangat penting dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Terima kasih kontribusinya selama ini, telah menjadi bagian yang sangat penting untuk bersama-sama menopang pemulihan ekonomi di masing-masing daerah Bapak Ibu semuanya, khususnya yang ada di Kota Mojokerto,” tutur Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.

Selanjutnya, Ikfina Fahmawati yang juga berkesempatan memberikan sambutan mengajak para wajib untuk bersama-sama memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa maupun pemulihan ekonomi, salah satunya melalui PPS.

“Ini (Program Pengungkapan Sukarela) adalah menjadi satu tantangan, bagaimana para wajib pajak sebagai anak bangsa ini bisa membuktikan komitmennya dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara,” ucap Ikfina Fahmawati.

Kegiatan sosialisasi kali ini juga diisi dengan talkshow yang dimoderatori oleh Kepala Bidang 
Keberatan, Banding, dan Pengurangan Muhammad Primbang Apriliyanto dengan narasumber Kepala KPP Pratama Jombang Ekawati Surjaningsih dan Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur II F.G. Sri Suratno.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II gencar melaksanakan sosialisasi PPS. Kegiatan sosialisasi di 
Mojokerto ini merupakan roadshow yang kelima.

Sebelumnya dilaksanakan di empat kelompok wilayah (klaster). Klaster pertama untuk wilayah Sidoarjo Raya, klaster kedua wilayah Gresik, Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro, klaster ketiga wilayah Pamekasan dan Bangkalan, serta klaster keempat wilayah Madya Sidoarjo dan Madya Gresik.

Peroleh Pajak Penghasilan DJP Jatim II Periode 1 Januari - 25 Mei 2022

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (Kabid DP3) Basuki Prijono menyampaikan, Kakanwil DJP Jawa Timur II mencatat perolehan jumlah WP dengan angka unik, yakni 1.234 WP. Pajak Penghasilan (PPh) untuk wilayahnya pertanggal 1 Januari-25 Mei 2022 sebesar Rp 132 Miliar.

"Ini angka tepatnya Rp 132.149.628.851. Sedangkan secara Nasional terdapat 50.166 WP. Perolehan PPh untuk nasional terkini adalah Rp 10 triliun. Kami berharap setiap wajib pajak harus respon. Paling tidak mengklarifikasi data itu kepada KPP. Karena setelah program ini ditutup, kami akan melakukan pemeriksaan," tegasnya.

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Kurang 37 Hari Lagi, Kanwil DJP Jatim II Ajak Wajib Pajak Ikut PPS atau Kena Denda

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT