Selasa, 27 September 2022
Pemerintahan

Mengenal Lebih Dekat DigiPay, Peraih Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2022

profile
Syahrul

08 Agustus 2022 12:14

345 dilihat
Mengenal Lebih Dekat DigiPay, Peraih Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2022
Slamet Muharyono

Oleh :
Slamet Muharyono
APKAPBN Ahli Muda 
BBGP Propinsi Jawa Timur Kemendikbudristek

SURABAYA - Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Pimpinan instansi yang telah melewati proses penilaian KIPP yang Panjang, dimulai dari seleksi administratif, penilaian proposal oleh tim evaluasi, presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan yang baik oleh Tim Panel Independen PANRB. 

Kami sangat berharap inovasi Bapak Ibu dapat direplikasi secara luas, baik di dalam satu instansi maupun instansi lainnya” tutur Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.

Platform DigiPay sebagai platform integrasi belanja pemerintah yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kembali mendapatkan prestasi yang membanggakan pada tahun 2022 dalam rangka Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022 secara daring (online). 

Sebelumnya pada tahun 2021, DigiPay berhasil mendapatkan penghargaan lima besar inovasi terbaik dalam Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan 2021. Pengembangan platform ini sebagai jawaban atas perkembangan transformasi digital yang sedang terjadi pada sektor privat maupun sektor pemerintahan. Pemanfaatan Digipay diharapkan dapat memenuhi misi besar pemerintah dalam modernisasi pengelolaan kasa negara dan pemberdayaan UMKM, meskipun secara umum tidak secepat proses transformasi digital di sektor privat. 

Agar pemanfaatan Digipay dapat lebih maksimal, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupaya melakukan sosialiasai lebih luas kepada para stakeholders melalui berbagai macam upaya. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui agar dapat mengenal lebih jauh tentang platform Digipay Kementerian Keuangan.

Dasar hukum penerapan Digipay adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja. Dimana dalam peraturan dijelaskan. Yang pertama, Digital Payment atau DIGIPay adalah pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan kartu Debit/cash Management System (CMS) atau pendebetan kartu Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace. 2) Sistem marketplace adalah sistem yang menyediakan daftar Penyedia Barang/Jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran dan pelaporan secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpang uang persediaan. 3) Penyedia Barang/jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya. 4) Pemesan adalah orang yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam sistem marketplace yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5) Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdisi sendiri, tetapi menunjang program dari sistem tersebut. 6) User adalah pemakai atau pengguna dalam sebuah sistem atau jaringan komputer termasuk internet atau program interaktif.

Dalam penggunaan Digipay para user (pengguna) akan mendapatkan manfaat yang tidak sama, hal ini dikarenakan perbedaan kepentingan dan peran yang melekat pada masing-masing. Pada sektor Pemerintahan 1) User Satuan Kerja (satker) akan mendapatkan manfaat adanya otomatisasi & efisiensi hal ini sebagai dampak atas seluruh proses yang dijalankan secara otomatis, adanya integrasi proses pengadaan, pembayaran, perpajakan, & pelaporan, kemampuan platform menghasilkan dokumen SPJ sehingga terjadi simplifikasi SPJ, dan yang tak kalah penting menciptakan transparansi dan akuntabilitas karena menghilangkan moral hazard yang terjadi di lingkungan satuang kerja. 2) User Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mendapatkan manfaat manajemen likuiditas yang lebih efisien dimana saldo kas yang terdapat pada pengguna anggaran APBN akan termonitor dengan baik, terciptanya perencanaan kas yang lebih efektif, dihasilkannya informasi yang dapat digunakan sebagai proses data analytics yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut. 3) User Auditor / Aparat Penegak Hukum / Direktorat Jendaral Pajak akan mendapatkan manfaat berkurangnya praktek fraud karena seluruh transaksi yang dijalankan melalui sistem, tidak ada pertemuan langsung antara satker dengan vendor, dapat dilakukannya proses elektronik audit atau E-audit karena seluruh informasi yang dihasilkan pada platform Digipay dapat digunakan untuk e-audit, selain itu juga adanya kepastian kepatuhan wajib pajak atas seluruh transaksi dalam platform tersebut.

Pada sektor privat seperti 1) User Vendor atau UMKM akan mendapatkan manfaat adanya kepastian pembayaran karena pada platform Digipay terdapat fitur pembayaran terjadwal (scheduled payment), terbukanya peluang untuk dapat menjadi rekanan di banyak satuan kerja karena platform Digipay bersifat open and free marketing, adanya kemudahan pinjaman pendanaan bagi para vendor dari bank mitra bank lending facility. 2) User Bank akan mendapatkan manfaat perluasan pasar baru kredit hal ini dengan mempertimbangkan record vendor pada Digipay, adanya layanan bagi targeted segment, dan terciptanya brand mitra pemerintah.

Selain adanya manfaat yang diperoleh dalam penggunaan Digipay, juga terdapat nilai efisiensi yang luar biasa antara lain adanya integrasi sistem untuk semua proses dalam satu platform (pembayaran digital, perhitungan pajak, pengadaan elektronik, dan penyiapan dokumen pertanggungjawaban), hematnya waktu karena proses belanja dapat dilakukan dari mana dan kapan saja (tidak tergantung jarak antara vendor dan satuan kerja), berkurangnya biaya transportasi karena proses belanja dilakukan secara daring (online), tahapan proses belanja (pengajuan pesanan, verifikasi, approval dan komunikasi dilakukan secara web based) dilakukan secara paperless, penggunaan KKP dan/atau Virtual Account Content Management System (VA CMS) sehingga sistem pembayaran menjadi cashless. 

Dengan besarnya manfaat dan efisiensi yang ditawarkan oleh platform Digipay sebagaimana dijelaskan di atas, diharapkan tercipta perluasan cashless payment pada sistem pembayaran pemerintah, dan menjadi wujud nyata dalam proses modernisasi pengelolaan kas negara sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM. (*) 

Editor : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

Mengenal Lebih Dekat DigiPay, Peraih Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2022

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT