Pemerintahan

Paripurna DPRD Mojokerto, Inilah Pandum Fraksi Demokrat Tentang Raperda APBD 2023

28 Oktober 2022 08:05

681 dilihat

Paripurna DPRD Mojokerto, Inilah Pandum Fraksi Demokrat Tentang Raperda APBD 2023

Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda pandum raperda APBD TA 2023. (SJP)

MOJOKERTO – DPRD Kabupaten Mojokerto kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Dalam pandangan umum Fraksi Demokrat yang ditandatangani oleh Hj Juma'ati dan Ade Ria Suryani memberikan beberapa catatan.

"Pada bulan September yang lalu, pemerintah pusat menaikkan harga BBM yang dimana memicu inflasi (meningkatnya harga harga barang dan jasa). Artinya daya beli masyarakat akan turun dampak akhirnya kemiskinan akan meningkat, lalu langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menekan Angka Kemiskinan dan Pengangguran dalam APBD tahun Anggaran 2023?," tanya Ketua Fraksi Demokrat Hj Juma'ati dalam pandangan umum yang diserahkan saat Paripurna.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat, berdasarkan RAPBD 2023 tersebut pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.310.416.449.048,- ( Dua Triliun Tiga Ratus Sepuluh Miliyard Empat Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) menurun targetnya sebesar Rp.169,4 M dibanding target 2022 APBD Perubahan atau tumbuh minus 6,8%, jika dibandingkan dengan realisasi 2019 (tahun sebelum pandemi) target pendapatan tahun 2023 turun Rp.253,9M artinya pemerintah daerah tahun 2023 memproyeksi bahwa, kondisi keuangan daerah belum pulih kembali seperti sediakala (seperti sebelum pandemi covid-19), Mohon Penjelasan.

"Dalam percepatan capaian SPM pada semua urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, PU PR, Trantib dan Social, pertanyannya: Target indicator SPM urusan wajib (pelayanan dasar) apa saja yang capaiannya akan dipercepat pada tahun 2023? Apa saja program dan kegiatannya dan berapa alokasi anggarannya? Apakah ada pergeseran dan perubahan alokasi anggaran dari KUA PPAS yang telah disepakati dengan RAPBD yang sekarang draft nya di bahas oleh DPRD?," tanyanya.

Menurutnya, untuk penganggaran mengatasi masalah Stunting dan Kemiskinan Ekstreem di Kabupaten Mojokerto sesuai perintah Permendagri 84 tahun 2022 apa kegiatan dan subkegiatan yang sudah direncanakan pada RAPBD 2023 serta berapa alokasi anggarannya.

"Peluang alokasi DID per daerah/tahun dari APBN sebesar sekitar Rp.150 M lebih dari 21 indikator yang dikriteriakan (artinya masih banyak indicator kriteria DID yang capaiannya belum memenuhi untuk mmemperoleh hadiah/insentif). Pertanyannya bagaimana rencana aksi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023 sekarang ini dalam rangka merebut DID pada tahun yang akan datang (tahun 2024) agar Kembali memperolehnya?," tuturnya.

Terkahir ditanyakannya, dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, apa yang akan dicapai dan ditingkatkan/dipercepat di tahun 2023?

Rapat yang digelar di ruang rapat Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto, Jl. R.A Basuni, Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto Kamis (27/10/2022) itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Setia Pudji Lestari didampingi Any Mahnunah dan Mokhamad Sholeh.

Tak hanya itu, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa atau yang akrab dipanggil Gus Barra juga turut menghadirinya.

Selain diikuti perwakilan semua Fraksi, Rapat paripurna juga diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, para asisten dan Staf Ahli Bupati Mojokerto, para anggota Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Mojokerto di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Setia Pudji mengungkapkan, bahwa tingkat kehadiran anggota DPRD telah memenuhi kuorum atau jumlah anggota minimum, maka rapat paripurna dapat dimulai dan dibuka dengan mengucap Bismillah.

"Rapat paripurna DPRD pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, kami nyatakan dibuka dan dimulai serta bersifat terbuka untuk umum," katanya.

Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Setia Pudji dalam memimpin paripurna meminta kepada pimpinan fraksi DPRD untuk mempersiapkan dan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023.

"Dengan urutan sebagai berikut fraksi PKB, fraksi PDI-Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Persatuan Amanat Pembangunan Indonesia (PAPI), fraksi PKS, dan fraksi Nasdem Hanura," ungkapnya.

Sementara itu, dalam penyampaian pandangan umum terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023, perwakilan fraksi-fraksi, tidak membacakan pandangan umumnya dalam paripurna, akan tetapi berkas pandangan umum langsung diserahkan kepada Wakil Bupati Gus Barra, dan pimpina DPRD Setia Pudji, Any Mahnunah, dan Mokhamad Sholeh. (Andy)

Editor: Doi Nuri