Selasa, 28 Juni 2022
Pemerintahan

Pemkab Malang Mendapatkan Program PTSL Tahun 2022 Sebanyak 45 Ribu Sertifikat Tanah Dari ATR BPN 

profile
Senopati

14 Juni 2022 21:33

417 dilihat
Pemkab Malang Mendapatkan Program PTSL Tahun 2022 Sebanyak 45 Ribu Sertifikat Tanah Dari ATR BPN 
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto. (SJP)

KABUPATEN MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional dan Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Malang sebanyak 45 ribu sertifikat tanah.

Untuk mendukung program Pemerintah pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia sudah bersitifikat agar kelak tidak timbul konflik agraria di masyarakat.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan, pembagian sertifikat tanah dari program PTSL di Kecamatan Turen merupakan kecamatan ke lima dari 45 ribu sertifikat yang akan diberikan BPN untuk wilayah Kabupaten Malang ini.

"Tentunya Pemkab Malang terus mendukung program ini, karena merupakan permintaan Presiden RI agar pada tahun 2025 secara keseluruhan tanah masyarakat terselesaikan sertifikatnya dengan harapan tidak ada lagi konflik pertanahan di masa mendatang," kata Didik, Selasa (14/6/2022).

Ia melanjutkan, tujuan dari program PTSL lengkap nantinya akan dikolaborasikan dengan pajak yang harus dibayarkan setelah melihat berapa jumlah luas bidang tanahnya.

"Kalau memakai pengurusan parsial di setiap wilayah maka evaluasinya sulit, karena PTSL lengkap ini bisa kdikolaborasikan dengan pajak yang nantinya datanya dikirim ke Dinas Pendapatan," kata Didik.

Warga masyarakat, lanjut dia, harus membayar pajaknya sesuai dengan luas bidang tanah yang dimiliki.

Pemkab Malang, masih kata Didik, dalam mendukung dan memperlancar pelaksanaan program PTSL ini, memberi suport berupa fasilitas transportasi, alat ukur dan tenaga ukur yang bersertifikasi khusus.

"Dengan adanya suporting dari Pemkab Malang ini, pelaksanaan program PTSL di lapangan bisa berjalan cepat dan tepat yang nantinya berdampak pada percepatan jadinya sertifikat, dan proses menjadi sertifikat membutuhkan waktu 4 bulan," bebernya.

Wabup meminta panitia memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat yang ikut program PTSL ini untuk bisa melengkapi surat administrasi yang ada dengan benar agar proses pengajuan nanti cepat di proses oleh BPN.

"Kami berharap panitia di desa memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat yang ikut program PTSL ini, agar supaya proses menjadi sertifikat tepat waktu, warga masyarakat bisa melengkapi proses administrasi tanah tersebut dengan benar," tandas Wabup Malang.

Untuk biaya pengurusan program PTSL, dijelaskan Didik, telah diberikan subsidi oleh Pemerintah sebesar 150 ribu, namun biaya tersebut tidak mencukupi.

"Ada biaya biaya yang harus ditanggung oleh warga masyarakat untuk keperluan patok tanda batas, ada lagi materai, biaya pengarsipan," kata dia.

Panitia PTLS yang di desa, ditambahkan Didik, dalam langkahnya harus dibicarakan dan direncanakan secara matang sehingga tambahan biaya tersebut terdata dengan betul dan benar.

"Sehingga nilai yang sebelumnya 150 ribu menjadi 400 ribu komponennya apa saja, agar supaya tidak berurusan dengan aparat penegak hukum," pungkas Wabup Malang Didik Gatot Subroto. (nes)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Pemkab Malang Mendapatkan Program PTSL Tahun 2022 Sebanyak 45 Ribu Sertifikat Tanah Dari ATR BPN 

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT