Sabtu, 21 Mei 2022
Pemerintahan

DPRD Lumajang Dukung Pembentukan Satgas Terpadu Untuk Atasi Tambang Pasir Lumajang

profile
achmad fuad

22 April 2022 20:58

215 dilihat
DPRD Lumajang Dukung Pembentukan Satgas Terpadu Untuk Atasi Tambang Pasir Lumajang
Wakil Ketua DPRD Lumajang

LUMAJANG – Adanya konversi lahan yang tidak beraturan, tentu juga akan menambah persoalan lingkungan yang diakibatkan dari pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang. 

Menurut Wakil Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani, kalau dirinya sangat mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk membentuk Satgas Terpadu Tambang Pasir. 

“Ini penting sekali, agar ada sinergi dan komunikasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam persolan tambang pasir di Kabupaten Lumajang,” ungkap politisi partai Gerindra kepada awak media, Jum'at (22/04/2022) usai melaksanakan Sidang Paripurna.

Dirinya sangat setuju, dikarenakan pasir Lumajang ini adalah kekayaan alam yang harus dikelola dengan baik, dan itu tidak bisa dilakukan sendirian saja. 

Memang diakui, pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang ini ada yang legal dan ada yang ilegal. Keberadaan tambang ilegal ini yang harus dicarikan solusi oleh Satgas Gabungan, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau banyak yang ilegal, tentaunya PAD dari pasir tidak akan besar," tuturnya.

Sebelumnya, Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan koordinasi untuk membahas persolan pasir Lumajang yang tak pernah ada putusnya. Akhirnya disepakati pembentukan Satgas Terpadu yang akan merumuskan penyelesaian persolan tambang pasir.

Rakor juga meminta agar stokpile terpadu segera dioperasikan jika sudah lengkap ijinnya. Sebab, adanya stokpile terpadu akan memudahkan pemantauan dari mana asal pasir dan juga mempermudah dalam mengontrol PAD Lumajang

Namun demikian, menurut Wakil Ketua LSM Lumajang Bergerak Satu Indonesia (LBSI) Kabupaten Lumajang, Iskhak Subagio, kepada media ini mengatakan kalau dilihat dari kaca mata lembaganya, Pemkab disini harus memahami terhadap aktivitas pertambangan dan konversi lahan dalam jangka panjang.

“Sebenarnya tidak memberikan keuntungan apapun melainkan justru merugikan Pemkab dan masyarakat, karena dampak negatif terhadap lingkungan jauh lebih besar dari keuntungan finansial,” ungkapnya.

Atas beberapa hal tersebut diatas, kata Iskhak, jika menggunakan stockpile terpadu, maka akses jalan khusus tambang harus disegerakan juga, agar saling dapat melengkapi kekurangannya.

“Jaminan Reklamasi itu juga sangat perlu diperhatikan, sebab banyak para penambang pasir lalai akan hal itu,” pungkasnya.  

Tags
Anda Sedang Membaca:

DPRD Lumajang Dukung Pembentukan Satgas Terpadu Untuk Atasi Tambang Pasir Lumajang

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT