Selasa, 24 Mei 2022
Pemerintahan

Rapat Paripurna Penyampaian 4 Raperda Pada DPRD Kabupaten Malang

profile
Senopati

22 Maret 2022 19:34

410 dilihat
Rapat Paripurna Penyampaian 4 Raperda Pada DPRD Kabupaten Malang
Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG - Empat rancangan peraturan daerah (Raperda) dibahas oleh eksekutif dan legislatif Kabupaten Malang. Pembahasan empat Raperda melalui rapat paripurna di DPRD Kabupaten Malang ini dilakukan pada Selasa siang (22/3/2022). 

Adapun empat Raperda yang dibahas yakni Pengarusutamaan Gender, Inovasi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2022-2042, dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mewakili Bupati Malang mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. 

"Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, 
Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 239 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana DPRD Kabupaten Malang dan Bupati Malang telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022, sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Malang, Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022, dimana dalam  pembahasan tahap I diajukan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah," kata Wabup Malang Didik Gatot Subroto mengawali sambutannya di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa sore (22/3/2022).

Salah satu Raperda yang dibahas yakni Raperda Pengarusutamaan Gender. Dimana ini merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan Sumber Daya Manusia.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 

Raperda tentang Inovasi Daerah. 
Secara Empiris, beberapa daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program inovasi untuk melibatkan stakeholder dari berbagai sektor, untuk turut serta dalam pembangunan wilayahnya.

Dalam penyelenggaraan inovasi daerah tersebut, tentunya diperlukan adanya upaya yang terorganisir, terpadu, akuntabel, berkualitas dan berdaya guna, sehingga implementasi inovasi daerah menjadi maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik maupun pembangunan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih peringkat ketiga dari 10 Kabupaten terbaik se- Indonesia untuk Kategori Kabupaten Terinovasi melalui 158 (seratus lima puluh delapan) jenis inovasi di ajang Innovative Government Award 2019. 

Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2022-2042. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang,  bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima) tahun sekali.

Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang memberikan rekomendasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang perlu dilakukan revisi.

Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah hadir sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan dalam investasi.

Pungutan di Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber keuangan Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Selanjutnya demikian penjelasan untuk menghantar 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya sesuai mekanisme dan tata tertib, mohon untuk dapatnya memberikan tanggapan, saran, dan masukan DPRD Kabupaten Malang. Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah. Mudah-mudahan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana yang diharapkan bersama," pungkas Wabup Malang Didik Gatot Subroto.

Hadir pada Rapat Paripurna, Bupati Malang H.M Sanusi, Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD, Forkompimda serta Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang. (Adv)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Rapat Paripurna Penyampaian 4 Raperda Pada DPRD Kabupaten Malang

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT