Selasa, 27 September 2022
Pemerintahan

Soroti Dugaan Korupsi di Tubuh DPRD Kota Batu, Tidak Satupun Anggota Dewan Temui MCW 

profile
Doi

15 September 2022 18:14

567 dilihat
Soroti Dugaan Korupsi di Tubuh DPRD Kota Batu, Tidak Satupun Anggota Dewan Temui MCW 
MCW soroti dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Kota Batu. (Doi/SJP)

KOTA BATU – Malang Corruption Watch (MCW) soroti realisasi tiga unit rumah dinas untuk Pimpinan DPRD Kota Batu yang diperuntukkan bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II. 

Sekadar informasi, Pemerintah Kota Batu pada 2015 lalu terpantau merealisasikan tiga unit rumah dinas seperti yang disebutkan.

Sayangnya, hingga tahun 2020 fasilitas yang menggunakan uang rakyat tersebut tak kunjung ditempati.
Hal tersebut memantik reaksi MCW.

Dikatakan oleh Kanit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Raymond Tobing, menyebut Ketua DPRD Kota Batu tidak pernah menempati rumah tersebut, namun tetap meminta tunjangan perumahan.

"Pada tahun Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kota Batu merealisasikan belanja tunjangan perumahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp 4,3 Miliar dan pimpinan DPRD mendapatkan sekitar Rp 618 juta sebagai tunjangan perumahan," kata dia, Rabu (15/9/2022).

Badan Pengawas Keuangan (BPK), lanjut Raymond, sudaj merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Batu untuk berhenti memberikan tunjangan perumahan kepada Pimpinan DPRD Kota Batu.

"Saat itu, BPK meminta Pimpinan DPRD Kota Batu untuk segera menempati rumah dinas yang telah disediakan yang menghabiskan milyaran keuangan daerah melalui pertimbangan bahwa Pimpinan DPRD Kota Batu beserta tunjangan perumahan yang telah diberikan," ungkap dia.

Menjadi kejanggalan MCW, rumah dinas belum juga ditempati, namun pada 2021 Pemerintah dan DPRD Kota Batu justru kembali merealisasikan belanja tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu pada tahun 2021 sebesar Rp 8,2 miliar. 

"Angka tersebut tercatat meningkat sebesar 50% dari realisasi anggaran tunjangan perumahan DPRD tahun 2020  sehingga, perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 miliar," papar Raymond.

Atas fakta tersebut, MCW menilai tindakan itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, dan juga mengindikasikan adanya upaya pembangkangan terhadap kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK.

"Menurut kami, tindakan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Batu itu membangkang terhadap temuan, dan rekomendasi BPK merupakan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi," ujar dia.

Rekomendasi BPK, ditegaskan Raymond merupakan kewajiban hukum bagi setiap Pemerintah Daerah, yang diatur pada pasal 20 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

"Dalam UU no 15 lugas dikatakan, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan," imbuh dia.

Kemudian pada Pasal 26 UU, masih kata Raymond,  juga dijelaskan bahwa Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Saat dikonfirmasi suarajatimpost.com terkait tidak bertemunya MCW dengan perwakilan DPRD Kota Batu, Sekretaris DPRD Kota Batu Hendro Wahjudi mengatakan bahwa tiga pimpinan sedang melakukan dinas luar kota dan MCW tidak berkoordinasi terlebih dahulu.

"MCW tidak berkoordinasi dengan kami, sehingga kami tidak bisa menyiapkan ruangan diskusi sebagaimana mestinya," tutupnya. (Doi Nuri)

Editor: Redaksi 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Soroti Dugaan Korupsi di Tubuh DPRD Kota Batu, Tidak Satupun Anggota Dewan Temui MCW 

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT