Senin, 28 November 2022
Pemerintahan

Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan KUA/PPAS 2023 dan Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2022 Antara DPRD dan Pemkab Malang

profile
Senopati

11 Agustus 2022 08:33

498 dilihat
Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan KUA/PPAS 2023 dan Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2022 Antara DPRD dan Pemkab Malang
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Malang tahun 2023 dan Rancangan Perubahan KUA 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Malang. (SJP)

KABUPATEN MALANG – Rapat Paripurna dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang TA 2023, sekaligus rancangan perubahan KUA, serta PPAS APBD Kabupaten Malang TA 2022 di gedung DPRD, Rabu malam 10 Agustus 2022 kemarin.

Juru bicara DPRD Kabupaten Malang, Abdulloh Satar, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat atas waktu dan kesempatan yang diberikan. 

Berikut rekapitulasi perangkaan yang tertuang dalam KUA serta PPAS APBD TA 2023 hasil pembahasan antara badan anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, diantaranya;

Pendapatan Tahun 2023 direncanakan sebesar 4 Trilyun 306 Milyar 681 Juta 214 ribu 704 rupiah.

Angka tersebut naik 0.11% dari penyampaian awal sebesar 4 Trilyun 271 Milyar 936 Juta 14 ribu 705 rupiah.

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan sebesar 990 Milyar 840 Juta 855 ribu 285 rupiah naik 3,51% menjadi 1 Trilyun 25 milyar 586 Juta 55 Ribu 284 rupiah. 

Sementara, dana pendapatan transfer direncanakan sebesar 3 Trilyun 2 milyar 372 juta 479 ribu 420 rupiah.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2023 direncanakan sebesar 278 milyar 722 Juta 680 ribu rupiah pada pos Lain-Lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023, semula direncanakan sebesar 4 Trilyun 640 Milyar 806 juta 693 ribu 400 rupiah naik 0,11% menjadi sebesar 4 Trilyun 645 Milyar 806 juta 693 ribu 400 rupiah.

Nominal tersebut terdiri dari, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut, yakni penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA sebelumnya  yang mengalami penurunan 8,04% atau sebesar 29 Milyar 745 juta 199 ribu 999 rupiah.

Jumlah itu, dari penyampaian awal sebesar 369 Milyar 870 juta 678 ribu 695 rupiah menjadi 340 Milyar 125 juta 478 ribu 696 rupiah.

Kedua, pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 1 Milyar rupiah yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pembiayaan Netto semula direncanakan sebesar 368 Milyar 870 Juta 678 Ribu 695 Rupiah turun 8,06% atau sebesar 29 Milyar 745 juta 199 ribu 999 rupiah menjadi sebesar 339 Milyar 125 juta 478 ribu 696 rupiah.

Terkait perubahan APBD, secara berurutan yang harus dilalui adalah disusun perubahan KUA serta perubahan PPAS APBD TA 2022.

Hal ini sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan RKA perubahan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rancangan perubahan APBD pada tahun berjalan.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 antara lain:


1. Adanya perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah.

2. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya.

3. Capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester pertama; dan;

4. Kebutuhan prioritas lainnya sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,14% karena berkurangnya alokasi pendapatan transfer sebesar 0,37%.

Sehingga mengubah postur pendapatan daerah yang semula sebesar 4 Triliun 196 Milyar 211 juta 185 ribu 781 rupiah 57 sen, menjadi sebesar 4 Triliun 190 Milyar 487 juta 788 ribu 781 rupiah 57 sen.

"Hal ini sesuai dengan penyampaian Bupati Malang, pada rapat paripurna sebelumnya," terang Sattar 

Abdulloh Sattar melanjutkan, sebagai catatan bahwa sesuai kesepakatan bersama, perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD sebagai pedoman pada saat pembahasan rancangan perubahan APBD TA 2022. Badan anggaran menilai beberapa hal, diantaranya;

Penambahan target PAD diharapkan menjadi perhatian serius agar tercapai target yang telah ditetapkan, baik pada sisi pajak daerah maupun retribusi daerah agar memperhatikan potensi pendapatan.

Hal-hal pendukung peningkatan tersebut diantaranya, kualitas SDM dan teknologi segera dipenuhi dalam rangka pencapaian target secara maksimal.

Berdasarkan hal di atas, badan anggaran berharap capaian pendapatan tersebut dijadikan dasar penetapan di APBD Tahun 2022.

Dengan demikian akan tampak kinerja optimal dari pemerintah daerah, khususnya OPD penghasil.

Pada sisi belanja daerah, plafon belanja langsung program kegiatan perangkat daerah yang mengalami penambahan anggaran, diharapkan agar perencanaan yang dilakukan supaya lebih akurat.

Sehingga dengan sisa waktu Tahun 2022 dapat terealisasi dengan maksimal dan tidak menyebabkan SILPA yang tinggi pada akhir Tahun.

Plafon anggaran sementara perubahan anggaran TA 2022 ini, menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun RKA perubahan APBD TA 2022.

Perangkat daerah diharapkan mematuhi pagu anggaran tersebut, sehingga tidak ada pergeseran angka yang signifikan pada pembahasan APBD perubahan 

"Selanjutnya, kami harapkan rapat paripurna dapat menyetujui hasil pembahasan sebagaimana kami uraikan agar menjadi rancangan APBD TA 2023 dan rancangan perubahan APBD TA 2022. Sehingga dapat segera dilaksanakan pada tahapan-tahapan berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang", demikian juru bicara DPRD.

Sementara itu, Bupati Malang, H. M Sanusi, mengatakan, pembahasan KUA dan PPAS ini, telah dilakukan dalam suasana demokratis dan produktif antara eksekutif dan legislatif.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka menghasilkan kebijakan umum dan usulan–usulan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malang.

Selanjutnya diformulasikan kembali menjadi RAPBD dan diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adanya kesamaan pandang terhadap substansi maupun ketepatan waktu dalam menyusun KUA dan PPAS ini, kata Sanusi, merupakan wujud dari komitmen yang baik dan sangat positif.

Menurut dia, ini menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi terhadap kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Malang, serta merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kebijakan umum APBD serta PPAS, akan digunakan sebagai pedoman bagi Kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Untuk itu, perangkat daerah segera menyusun RKA-SKPD sebagai bahan dalam menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, serta rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022", tandas bupati.

Dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepakatan ini, maka salah satu tahapan penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mekanisme perencanaan dan penganggaran telah dapat dijalankan bersama dengan baik dan lancar.

"Mudah-mudahan hal ini dapat kita pertahankan bersama dan semoga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malang akan semakin baik lagi ke depan," pungkas Abah Sanusi. (Seno)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan KUA/PPAS 2023 dan Rancangan Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2022 Antara DPRD dan Pemkab Malang

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT