Selasa, 27 September 2022
Pemerintahan

Tidak Adanya Perwali, Diduga Menjadi Sebab Pimpinan DPRD Kota Batu Tidak Tempati Rumah Dinas

profile
Doi

16 September 2022 10:14

653 dilihat
Tidak Adanya Perwali, Diduga Menjadi Sebab Pimpinan DPRD Kota Batu Tidak Tempati Rumah Dinas
Terkait dugaan korupsi rumah dinas, DPRD Kota Batu diduga terhalang tidak adanya perwali. (SJP)

KOTA BATU – Dianggap tidak patuh arahan BPK oleh MCW, informasi dari internal DPRD Kota Batu menyebutkan jika belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwali) diduga menjadi alasan para pimpinan DPRD tidak menempati rumah dinas.

Sumber internal DPRD Kota Batu yang enggan disebutkan namanya, kepada suarajatimpost.com menegaskan jika alasan mengapa para Ketua DPRD tidak berani menempati rumah dinas, karena terhalang perwali 

"Bapak (Asmadi, red) serba repot, mau menempati rumah dinas, perwalinya belum ada. Tidak ditempati pasti bermasalah dengan BPK, dan terbukti setelah dulu pernah diperiksa," kata dia. Jumat (16/9/2022).

Terkait aliran tunjangan rumah dinas, sumber internal tersebut memastikan jika Ketua DPRD Kora Batu, beserta dua wakilnya telah mengembalikan tunjangan tersebut.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi media ini terkait dugaan pihak MCW atas dugaan korupsi rumah dinas, Asmadi menanggapi singkat.

"Sekarang sudah saya tempati, dan sudah tidak menerima tunjangan Mas. Terkait alasan kenapa saya tidak menempati rumah dinas, saya pasti akan memberikan klarifikasi nanti," pungkas dia.

Sebelumnya, Kanit Monitoring Hukum dan Peradilan MCW Raymond Tobing mengatakan pimpinan DPRD Kota Batu tidak pernah menempati rumah dinas tersebut, justru meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan tunjangan perumahan.

Raymond menjelaskan, dalam Laporan LHP BPK tahun 2020 dan 2021 ditemukan fakta bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu dalam dua tahun terakhir tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan berulang pada belanja tunjangan rumah dinas Pimpinan DPRD.

Sehingga kasus berulang ini diduga kuat sebagai modus yang dimaksudkan untuk memberi keuntungan kepada para pimpinan DPRD secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

"Atas dasar itu, patut diduga bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Batu telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU 15/2004 tentang BPK," kata Raymond.

Ia menambahkan, bahwa pembangkangan terhadap rekomendasi BPK yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (uang rakyat) juga diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu,  masih kata Raymond, juga terdapat selisih belanja antara nilai tunjangan perumahan yang ditetapkan dalam SK Walikota Batu Nomor 188.45/405/KEP/422.012/2020 yang mengatur tentang besaran hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD TA 2021 dengan hasil perhitungan appraisal pihak ketiga. Apalagi nilai tunjangan yang ditetapkan dalam SK Walikota.

"Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan untuk Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 27,2 juta, dan Anggota sebesar Rp 22,6 juta di setiap bulannya. Hal ini berbeda dengan perhitungan appraisal yang menyebut standar biaya untuk tunjangan wakil ketua adalah Rp 19,9 juta dan Anggota Rp 12,7 juta setiap bulannya," papar dia.

Oleh sebab itu, Raymond menegaskan, terindikasi dari Rp 8,2 miliar realisasi belanja untuk tunjangan perumahan DPRD tahun 2021, terdapat selisih sebesar Rp 2,1 miliar yang diterima oleh DPRD Kota Batu secara sewenang-wenang. (Doi Nuri)

Editor: Redaksi 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Tidak Adanya Perwali, Diduga Menjadi Sebab Pimpinan DPRD Kota Batu Tidak Tempati Rumah Dinas

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT