Selasa, 27 September 2022
Pendidikan

Yuk, Mengenal Laporan Keuangan Pemerintah

profile
Syahrul

14 September 2022 12:58

470 dilihat
Yuk, Mengenal Laporan Keuangan Pemerintah
Slamet Muharyono JFT Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Balai Besar Guru Penggerak Propinsi Jawa Timur Kemendikbudristek

Oleh : Slamet Muharyono

SURABAYA - Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ketua BPK menjelaskan bahwa opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yang berpengaruh signfikan terhadap LKPP Tahun 2021. Sebanyak empat LKKL, yakni Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun demikian, secara keseluruhan, pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021 (Sumber : http:// https://www.bpk.go.id/).

Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan, meskipun laporan keuangan disusun pada akhir siklus dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembelanjaan sampai dengan pengawasan. Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan juga sebagai sarana evaluasi kinerja. 

Laporan keuangan pemerintah disajikan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimana entitas tersebut menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Penggunan Anggaran (KPA) / Pengguna Barang (PB) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Entitas tersebut adalah (a).Pemerintah pusat; (b).Pemerintah daerah; (c)Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahpusat; (d)Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasilainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan sebagai upaya menyediakan informasi yang relevan atas posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, selain itu laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai (value) atas sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, mengetahui kondisi keuangan yang ada, sebagai bahan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku. Masing-masing entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta capaian hasil dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: (a)Akuntabilitas; (b)Manajemen; (c)Transparansi; (d)Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity); (e)Evaluasi kinerja.

Beberapa pihak yang berkepentingan untuk menggunakan laporan keuangan adalah: (a)Masyarakat; (b)Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (c)Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; (d)Pemerintah. Pihak pihak tersebut menjalankan salah satu fungsi sebagai pengawas dalam pengelolaan keuangan negara. 

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik antara lain (a)tersedianya informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan; (b)tersedianya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c)tersedianya informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; (d)tersedianya informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (e)tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; (f)tersedianya informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Agar dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut, maka laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Beberapa hal yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari: a)Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c)Neraca; d)Laporan Operasional (LO); e)Laporan Arus Kas (LAK); f)Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); g)Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan-laporan tersebut diproses oleh suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang terintegrasi dan mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b)Undang-Undang di bidang keuangan negara; c)Undang-Undang tentang APBN dan peraturan daerah tentang APBD; d)Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e)Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f)Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBN/D; g)Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Ukuran-ukuran normatif yang menjadi ukuran dalam menyusun laporan keuangan meliputi karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yang terdiri dari (a)Relevan; (b)Andal; (c)Dapat dibandingkan; (d)Dapat dipahami.

Terdapat prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang digunakan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan diaati oleh pembuat standar sebagai acuan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan yang terdiri dari (a)Basis akuntansi; (b)Prinsip nilai historis; (c)Prinsip realisasi; (d)Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; (e)Prinsip periodisitas; (f)Prinsip konsistensi; (g)Prinsip pengungkapan lengkap; dan (h)Prinsip penyajian wajar. *) 

Editor : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

Yuk, Mengenal Laporan Keuangan Pemerintah

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT