Peristiwa Daerah

25 Tahun Reformasi, DPC GMNI Malang Beserta Mahasiswa Gelar Aksi Damai.

21 Mei 2023 16:38

1.7k dilihat

25 Tahun Reformasi, DPC GMNI Malang Beserta Mahasiswa Gelar Aksi Damai.

GMNI Malang peringati 25 tahun peristiwa reformasi dengan aksi damai. Ahad (21/5/2023) (Michel Sima / SJP)

Kota Malang, SJP – Peringatan 25 tahun Reformasi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Malang mengadakan aksi damai yang menarik perhatian publik di depan Balai Kota Malang, siang tadi, Ahad (21/5/2023).

Ketua DPC GMNI Malang, Donny Maulana, mengatakan bahwa aksi ini bukan hanya sebagai formalitas momentum reformasi ke 25 tahun saja, namun lebih kepada capaian reformasi yang dianggap belum tuntas.

"DPC GMNI Malang telah mengadakan beberapa kali kajian tentang berbagai permasalahan multi dimensional, dan aspirasi ini harus disampaikan," tegasnya.

Aksi ini, dikatakan Donny, untuk mengingatkan pemerintah bahwa berbagai kasus dan persoalan HAM di masa lalu, banyak yang masih belum mendapatkan kepastian hukum.

"Kebebasan dan keamanan HAM sipil, masih menjadi PR besar pemerintah, karena masih banyak kasus yang terjadi, hingga persoalan pendidikan yang juga masih menjadi problematika," imbuh dia.

Selain itu, berbagai kasus penyelewengan pejabat negara utamanya korupsi dan pencucian uang juga tidak luput dari aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu.

Pantauan suarajatimpost.com melihat puluhan mahasiswa GMNI, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya berkumpul dengan membawa spanduk, poster, dan mengumandangkan yel-yel revolusi.

"Sebelum kami mengadakan aksi, kami sudah melakukan berbagai kajian perihal berbagai masalah yang terjadi di Indonesia," kata aktivis yang juga petani durian itu.

Beberapa hasil kajian yang dibawa oleh DPC GMNI Malang sebagai berikut:

1. RUU Perampasan Aset bukan sekadar mempersoalkan tindak pidana korupsi,
melainkan tindak pidana lain yang membawa kerugian pada negara, seperti tindak pidana
narkotika dan tindak pidana penyelundupan.

2. Dalam ihwal pendidikan Indonesia juga masih tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama kurikulum merdeka belajar yang cenderung dipaksakan tidak menimbang kesiapan sarana prasarana hingga SDM penunjang yang kemudian menyisakan
berbagai problematika dalam tataran basis paling bawah.

3. GMNI juga menyoroti terkait kasus pelanggaran – pelanggaran HAM berat yang
sampai hari ini belum terselesaikan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya 12 kasus
pelanggaran berat:

•Peristiwa 1965-1966.
• Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985.
• Peristiwa Talangsari, Lampung 1989.
• Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989.
• Peristiwa Penghilangan dan Pembunuhan Orang/ Aktivis Secara Paksa 1997-1998.
• Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
• Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999.
• Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999.
• Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999.
• Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002.
• Peristiwa Wamena, Papua 2003.
• Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Terpantau, selama aksi berlangsung, suasana tetap kondusif dan tertib. Para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka dengan penuh kesadaran akan pentingnya menegakkan hak-hak demokrasi dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan.

Donny menegaskan, bahwa dari hasil kajian yang telah dilakukan terdapat 7 pernyataan sikap GMNI Malang sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat
yang terjadi di Indonesia.
3. Mendesak Aparatur Sipil Negara agar konsisten dalam menegakkan amanat UUD 1945
utamanya dalam urusan HAM, demokrasi dan kebebasan sipil.
4. Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan implementasi kurikulum
merdeka belajar di semua jenjang pendidikan.
5. Mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan.
6. Mendesak pemerintah serta mengimbau semua stakeholder dalam upaya menciptakan ruang
pendidikan yang inklusi (bebas dari kekerasan seksual dan bullying)
7. Mendesak Pemerintah Kota Malang untuk menekan angka putus sekolah.

"Dengan berakhirnya aksi tersebut, saya bersama kader dan anggota GMNI Kota Malang berharap bahwa pesan dan semangat reformasi akan terus terjaga di tengah masyarakat," terangnya.

Alumnus Fakultas Sejarah UM itu berkomitmen, untuk terus mengawal perubahan positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam perjalanan bangsa Indonesia.

"Meskipun aksi ini telah usai namun saya mewakili anggota dan kader DPC GMNI Malang akan berkomitmen mengawal perubahan positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam perjalanan bangsa Indonesia," tutup mantan Ketua BEM UM ini. (*)

Pewarta: Michele Sima
Editor: Doi Nuri