Senin, 28 November 2022
Peristiwa Daerah

Demi Penilaian Adipura, PKL Diobrak Tidak Boleh Berjualan

profile
Achmad

06 September 2022 19:17

520 dilihat
Demi Penilaian Adipura, PKL Diobrak Tidak Boleh Berjualan
Satpol PP melakukan penertiban terhadap sejumlah PKL Lumajang. (SJP)

LUMAJANG - Demi mendapatkan penilaian dari penghargaan piala Adipura, sejumlah PKL (Pedagang Kaki Lima) Lumajang kecewa, karena dilarang berdagang.

Tempat jualan para PKL diobrak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sejak beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, mereka  menerima surat larangan berjualan, yang dikeluarkan Sekretariat Daerah (Sekda).

Surat tersebut bernomor 302/2163/427.45/2022, pada Kamis (1/9/2022) lalu, yang di tandatangani langsung oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lumajang, Ir Nugroho Dwi Atmoko.

Wakil Ketua Paguyuban PKL Kabupaten Lumajang, Arik Tohari, menyayangkan diterbitkannya surat itu tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu, dimana surat tersebut diduga tidak memihak pedagang kecil.

"Seharusnya ada sosialisasi dulu kepada para PKL, jangan mengeluarkan putusan tanpa ada solusi jelas yang nantinya akan mengorbankan nasib pedagang kecil," kata Arik Tohari kepada suarajatimpost.com pada Selasa (6/9/2022) siang.

Arik menambahkan, jika tujuannya demi penilaian Adipura, harusnya bersifat Imbauan bukan larangan berjualan.

"Kalau seperti ini, berbanding terbalik dengan pernyataan bupati yang akan memberikan kelonggaran tempat berjualan," imbuh Arik.

PKL menduga, hal ini ada kaitannya dengan penilaian penghargaan Adipura dari Kementrian LHK yang akan berlangsung.

Kendati demikian, Pemkab Lumajang melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lumajang, Ir Nugroho Dwi Atmoko membantah hal tersebut melalui pesan singkat via WhatsApp.

"Sosialisasi sudah kami lakukan sebelum menerbitkan surat edaran itu, juga sudah berdasarkan perda yang ada serta hasil evaluasi pasca pandemi Covid-19 dan perekonomian di Lumajang mulai pulih dan membaik," ungkap Nugroho.

Ia menambahkan, surat larangan itu sendiri diterbitkan berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 1995, Perda Nomor 8 tahun 2006, dan Perda Nomor 8 tahun 2015 serta Hasil Rapat Evaluasi Terhadap Kondisi Perekonomian pasca Pandemi Covid-19.

Sementara itu, menurut salah satu petugas Satpol PP Kabupaten Lumajang, yang tidak mau disebut namanya, mengatakan kalau usai penilaian Tim Adipura, para PKL yang diobrak boleh berjualan kembali.

"Iya yang sudah diminta bongkar lapaknya nanti bisa berjualan kembali setelah ada penilaian," ujarnya siang tadi.

Pantauan awak media, lapak PKL yang ditertibkan terlihat disepanjang jalan A Yani - jalan Basuki Rachmat - Panglima Sudirman sampai jalan Suwandak. Namun masih banyak lapak diatas trotoar dan di bahu jalan melanggar aturan yang dikeluarkan Bupati. (Fuad)

Editor: Doi Nuri

Tags
Anda Sedang Membaca:

Demi Penilaian Adipura, PKL Diobrak Tidak Boleh Berjualan

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT