Rabu, 17 Agustus 2022
Peristiwa Daerah

LPJ APBD 2021, Komisi A DPRD Lumajang Menilai Tidak Ada Masalah

profile
Achmad

28 Juni 2022 15:15

628 dilihat
LPJ APBD 2021, Komisi A DPRD Lumajang Menilai Tidak Ada Masalah
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarworubedo. (SJP)

LUMAJANG - Sesuai dengan hasil Rapat Kerja (Raker) yang telah dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang dengan Eksekutif, Kepala OPD dan Kepala Bagian, terkait pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, tidak  ada permasalahan.

Menurut Ketua Komisi DPRD Kabupaten Lumajang, Gatot Sarworubedo, kepada media ini mengatakan, kalau hampir keseluruhan OPD, SILPA Belanja Tidak Langsungnya masih perlu diminimalisir karena Belanja Tidak Langsung sudah jelas pendistribusiannya. 

"Agar kondisi ini, dievaluasi dalam hal data jumlah pegawai dan klasifikasinya serta penghitungan nilai total kebutuhan Belanja Gaji Pegawai plus acressnya," katanya kepada media ini, Selasa (28/6/2022).

Kedepan, kata Gatot, ditiap tahun anggaran, diharapkan SILPA lebih diminimalisir, dengan perencanaan anggaran ditiap OPD, agar diperbaiki dan diperkuat dari segi prioritas kebutuhan dan perhitungan tehnisnya. 

"Hal ini, agar didukung oleh perencanaan pemetaan resiko yang spesifik guna terwujudnya pelaksanaan pengawasan “berbasis resiko” dalam sistem pengawasan internal Pemerintah (SPIP)," paparnya lagi.

Kata politisi Gerindra ini, terhadap kejadian – kejadian yang berindikasi kesalahan dan kekeliruan di dalam pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan anggaran sebelum diaudit/diperiksa BPK bisa diatasi sejak dini.

"Rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), agar segera ditindaklanjuti untuk diselesaikan para OPD lainnya, yang terkait yang belum memenuhinya," pintanya.

Dijelaskan Gatot, pihaknya menyarakan kepada Inspektorat Kabupaten Lumajang mohon segera memenuhi dan menindaklanjuti temuan BPK secara tuntas agar tidak muncul terhadap laporan BPK di tahun yang akan datang. 

Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Komisi A menyarankan, harus mampu mengkolaborasikan semua pengelolaan data menjadi sebuah “E” (E-Planning, TT-E (dalam Proses), E-Budgetting, E-Kinerja) karena selama ini masih menjadi sebuah cita-cita yang belum bisa tercapai.

"Jadi kebijakan daerah yang memiliki daya saing digitalisasi harus mendapatkan support dari Bupati/Wakil Bupati serta semua OPD Pemerintah Kabupaten Lumajang," kata dia.

Sampai saat ini, menurut dia, masih nelum tercipta Sinkronisasi data dari masing-masing OPD belum disampaikan secara maksimal oleh OPD dan masih ada egosentralnya.

"Sebagai  rumah informasi seyogyanya semua data  ada di Diskominfo dan sebagai tanggungjawabnya. Agar perbaikan senantiasa menjadi hal yang lebih baik bagi Diskominfo Kabupaten Lumajang," pungkasnya. (Fuad)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

LPJ APBD 2021, Komisi A DPRD Lumajang Menilai Tidak Ada Masalah

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT