Rabu, 07 Desember 2022
Peristiwa Daerah

Perlakuan Lepas Aset Oleh DPRD Jember ke Polres dan BPN Timpang

profile
Doi

14 November 2022 22:44

724 dilihat
Perlakuan Lepas Aset Oleh DPRD Jember ke Polres dan BPN Timpang
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. (SJP)

JEMBER – Mendadak DPRD Jember akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui pelepasan aset kepada Polres dan BPN. 

Rencananya, sidang paripurna digelar pada jam 20.00 WIB, Senin, (14/11/2022) malam ini.

Namun demikian, pada aspek prosesnya terjadi perlakuan yang berbeda. DPRD membentuk Pansus saat memproses pelepasan aset ke Polres, tapi untuk BPN hanya cukup lewat Komisi C. 

Perihal itu, pelepasan aset ke Polres dilakukan secara terbuka dengan rapat dengar pendapat, inspeksi mendadak sampai menyerap aspirasi publik. Sedangkan, pelepasan aset untuk BPN cenderung senyap dan tidak bersuara.

Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim mengakui memang tidak membentuk Pansus untuk membahas pelepasan aset kepada BPN. Cukup lewat Komisi C. 

"Karena sudah ada empat Pansus. Kami tidak bisa membentuk Pansus lagi," dalihnya. 

Menurut dia, Komisi C semestinya yang berinisiatif membuka isu itu ke publik setelah menerima pendelegasian tugas. Supaya tidak sampai DPRD menuai kecurigaan. 

Walaupun Komisi C terkesan tidak transparan, tapi bagi Halim tentang hasil pembahasan yang mereka lakukan sudah dilaporkan ke Pimpinan Dewan maupun pimpinan fraksi. 

DPRD akhirnya setuju melepas 5.700 meter persegi untuk BPN dengan berbagai pertimbangan. Salah satu alasannya, untuk mengganti kegagalan rencana membangun kantor BPN di lapangan Talangsari lantaran diprotes warga. 

Selain itu, alasan lainnya supaya BPN tidak sampai kehilangan kesempatan memperoleh kucuran bantuan anggaran pembangunan kantor. 

"Kalau sampai lewat, bisa tidak dapat bantuan. Karena anggaran bantuannya dari pemerintah pusat yang dari pinjaman Bank Dunia," ujar Halim. 

Kepala BPN Jember, Akhyar Tarfi menyebut pihaknya memang kembali mengajukan permohonan ke Bupati Jember, Hendy Siswanto agar diberi aset tanah setelah gagal mendapatkan lapangan Talangsari. 

Bupati Jember, dikatakannya telah menyanggupi untuk melepas tanah 5.700 meter persegi di kawasan GOR Kaliwates. Kemudian, surat Bupati direspon oleh DPRD. 

Akhyar mengaku, dirinya pernah melakukan rapat bersama Komisi C serta BPKAD untuk mengkaji usulan BPN. "Proses kita lalui dengan fraksi, Komisi, dan BPKAD," kata dia meyakinkan.

Sama halnya yang diungkap Halim, Akhyar juga tidak ingin kehilangan peluang mendulang bantuan anggaran Bank Dunia sekitar Rp6 miliar untuk pembangunan kantor baru.

Ia berpendapat, kebutuhan lahan untuk kantor baru bagi BPN sangat mendesak. Pasalnya, kantor lama sudah penuh sesak dengan dokumen. 

BPN merasa kesulitan apabila harus membeli lahan sendiri. Bahkan, jika meminta lahan negara dengan ketersediaan sangat luas pun yang seperti HGU milik PTPN juga kecil peluangnya. 

Cara paling memungkinkan adalah memohon lahan milik Pemkab Jember. Jalur ini dirasa Akhyar relatif lebih mudah daripada yang lain.

"Yang bisa secepatnya dari Pemkab. Kita minta bantu Pemkab karena lebih. (Tanah) BUMN prosesnya sulit, ada kementerian ada perusahaan dan orientasinya mereka kan profit bukan publik," Terang Akhyar. (Ulum)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Perlakuan Lepas Aset Oleh DPRD Jember ke Polres dan BPN Timpang

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT