Rabu, 17 Agustus 2022
Peristiwa Daerah

Tujuh Rekomendasi Penyelesaian Likuiditas Pansus BPRS Kota Mojokerto

profile
Andy

26 Juli 2022 09:32

729 dilihat
Tujuh Rekomendasi Penyelesaian Likuiditas Pansus BPRS Kota Mojokerto
Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo menyerahkan rekomendasi Pansus BPRS kepada Wali Kota Ika Puspitasari. (SJP)

KOTA MOJOKERTO – Agenda rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto yang tak kalah pentingnya adalah tujuh rekomendasi penyelesaian likuiditas oleh pansus BPRS,  BPRS Kota Mojokerto Poin, Senin (25/7/2022).

Ketua Pansus Moeljadi menyampaikan tujuh poin rekomendasi penyelesaian likuiditas BPRS Kota Mojokerto.

Pertama, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dan BPRS hendaknya mencermati dan mendalami fakta hukum dan isu hukum yang telah disampaikan di atas agar menjadi atensi dalam perjalanan BPRS ke depan.

"Kedua, tindakan yang dapat dilakukan terhadap Bank yang mempunyai NPL di atas 5% adalah dengan cara mencairkan atau menyelesaian semua agunan dari semua pembiayaan yang bermasalah, berapapun nilai likuiditasnya," kata Moeljadi.

Hal ini, masih kata dia, bertujuan supaya bank dapat memproduktifkan kembali asetnya, dengan harapan perputaran aset yang diproduktifkan kembali oleh bank dapat menghidupkan kembali operasional bank.

Lebih lanjut, Moeljadi mengatakan, ketiga, bahwa tindakan yang dilakukan untuk memeperbaiki tata kelola bank syariah yang tidak sehat.

"Dalam hal ini adalah Perseroda BPRS Kota Mojokerto adalah dengan cara mengganti jajaran direksi dengan direksi yang baru dan yang lebih berintegritas, berdedikasi dan expert," ungkap dia.

Serta, masih kata dia, mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah BPRS tersebut dengan tetap menerapkan kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum secara maksimal.

"Keempat, sinergitas kelembagaan dalam hal ini Pemerintah Kota, DPRD dan BPRS dalam menjalankan fungsinya masing-masing kedepan harus terjalin secara intens dan berkelanjutan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan di masa mendatang," sambungnya.

Menurutnya, poin kelima, terkait dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh 
Aparat Penegak Hukum.

Pansus menyatakan mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus BPRS setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terlibat di dalamnya.

"Keenam, sebagai konsekuensi penyertaan modal yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 sebesar 6,4 milyar rupiah, hendaknya dalam realisasinya harus diperhatikan penggunaannya dan pengawasannya harus dilakukan lebih ketat lagi," tuturnya.

Terakhir, tandasnya, jika penyertaan modal sebesar 6,4 milyar rupiah tersebut dicairkan 
maka alokasi penggunaannya harus difokuskan pada pembiayaan Pusyar, usaha kecil dari hasil inkubasi pemberdayaan UMKM oleh Pemkot dan Non ASN produktif.

Menurunkan nominal antar bank pasiva dan deposito masyarakat  yang melampaui batas LPS 2 milyar rupiah untuk membangun kepercayaan nasabah bank, melakukan top up kepada debitur yang lancar dan usahanya dapat bertahan dan berkembang di masa pandemi dan biaya penguatan dan legalitas aktiva bank yang berpotensi melemahkan posisi hukum BPRS. (Andy)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Tujuh Rekomendasi Penyelesaian Likuiditas Pansus BPRS Kota Mojokerto

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT