Sabtu, 21 Mei 2022
Peristiwa Nasional

Bukan Hanya Tersangka Kades, Kejari Jember Buru Pelaku Lain Pungli PTSL Desa Kepanjen

profile
Rochul

05 April 2022 13:31

2k dilihat
Bukan Hanya Tersangka Kades, Kejari Jember Buru Pelaku Lain Pungli PTSL Desa Kepanjen
Soemarno Kasi intelejen kejaksaan negeri Jember. (Suara Jatim Post)

JEMBER – Usai menetapkan Kepala Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember, Syaiful Mahfud sebagai tersangka Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli)  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) beberapa waktu lalu.

Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, (Tipikor) Kejaksaan Negeri setempat kini terus mendalami penyelidikan kasus tersebut.

Pendalaman Penyelidikan dilakukan untuk mengusut tuntas perkara yang telah menyeret oknum kades itu sekaligus mencari adanya keterlibatan pihak lain dalam praktek pungli yang telah merugikan ratusan warga Desa Kepanjen hingga mencapai ratusan juta rupiah.

"Baru 58 orang pemohon PTSL di desa Kepanjen yang sudah kita periksa sebagai korban dengan total kerugian mencapai 130 juta, saat ini kita masih terus mendalami penyelidikan karena kita menduga masih banyak korban lain," ujar Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Jember, Seomarno, Selasa,(5/4/2022).

Dijelaskan olehnya, ada sebanyak 2.500 warga pemohon PTSL di Desa Kepanjen selama 2020-2021. Sesuai mekanisme aturan diakui memang masih ada biaya resmi yang harus dikeluarkan oleh pemohon dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL.

" Biaya resmi yang wajib dibayarkan pemohon digunakan untuk biaya pembuatan dokumen pengadaan berkas dan pengadaan patok batas dan materai saja," imbuhnya.

Sumarno menjelaskan dalam menetapkan besaran biaya itu, wajib dilakukan dengan kesepakatan bersama melibatkan seluruh unsur pemerintah desa, tokoh agama,tokoh masyarakat.

"Untuk biaya resmi yang dikenakan sebesar 300 ribu, namun dalam pelaksanaanya ternyata ditemukan adanya penarikan biaya-biaya lain oleh pihak desa dengan alasan digunakan sebagai biaya balik nama.

"Padahal hal itu menjadi bagian administrasi desa, sesuai aturan itu tidak dikenakan biaya berdasarkan aturan Permendes namun ditarik antara 1 sampai 8 juta dihitung dengan besaran luas tanah yang diajukan pemohon PTSL sehingga hal itu memicu warga melaporkan ke pihak Kejaksaan," tegasnya.

Disinggung terkait aliran dana senilai Rp 130 juta rupiah hasil pungutan liar dari 58 orang pemohon PTSL oleh Kepala Desa Kepanjen, Pihak Kejaksaan menyatakan masih mendalami hal itu.

"Untuk besaran kerugiaan keseluruhan masih dimungkinkan bertambah, karena saat ini dari 2.500 pemohon PTSL, baru 58 orang pemohon yang kita mintai keterangan,Kita akan telusuri apakah hasil pungutan liar itu murni digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka SM atau ada keterlibatan pihak lain, kami dalami pasti kami kejar," pungkasnya.

Sementara itu, beberapa bulan lalu warga desa Kepanjen, kecamatan Gumukmas pernah membuat posko pengaduan di beberapa titik, seperti Dusun Panggul melati dan juga Dusun Njeni, dan dari situlah banyak pengaduan muncul dengan modus yang hampir sama dengan jumlah total kurang lebih 300-400 orang yang datang ke posko pengaduan.

Seperti yang dikutip sebelumnya, Ketua posko pengaduan bernama Wagiso juga menjelaskan jika posko pengaduan ini dibuat untuk masyarakat yang telah jadi korban pungli ptsl.

"Kami buat posko pengaduan agar semua terang benderang, dan beberapa orang juga mengaku jika membayar sejumlah orang ke oknum kampung atau Kasun," terangnya.(Lum)

Tags
Anda Sedang Membaca:

Bukan Hanya Tersangka Kades, Kejari Jember Buru Pelaku Lain Pungli PTSL Desa Kepanjen

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT