Jumat, 03 Februari 2023
Peristiwa Nasional

Kepastian Hukum Alas Hak Tanah 14 Hektar, Ada 4 Usulan Pokok Warga Warjoyo Diperjuangkan

profile
jefri

10 Januari 2023 11:31

1.6k dilihat
Kepastian Hukum Alas Hak Tanah 14 Hektar, Ada 4 Usulan Pokok Warga Warjoyo Diperjuangkan
Perkumpulan warga Warjoyo pejuangkan alas hak tanah. (SJP)

SURABAYA Perkumpulan warga Warjoyo (Waringin, Bumiarjo dan Joyoboyo) pasca kunjungan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto meninjau lokasi langsung.

Dalam pertemuan, terjadi pembahasan terkait rapat tindak lanjut penyelesaian permasalahan Izin Pemakaian Tanah (IPT) Dua BUMN dan Pemkot Surabaya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 5 Januari 2022.

Para warga bersikukuh dan tetap pada empat (4) permohonan warga Warjoyo yang diajukan melalui surat yang disodorkan langsung kepada Komisi II DPR RI saat kegiatan agenda rapat Kunjungan Kerja Spesifik (KKS) di Surabaya, 13 September 2022 silam.

Ketua Forum Perkumpulan Warga Warjoyo, Sudjarwo menjelaskan saat itu juga dihadiri anggota Panja (panitia kerja) dalam atensi berantas kasus mafia tanah menjadi program reforma agraria yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Apalagi zaman sekarang, lanjut Djarwo sapaan karib warga sekitar warjoyo, keberadaan tanah sangat penting lantaran adanya bukti pengakuan negara yang sah dan diakui mendapat kepastian hukum yang mengikat.

"Kepastian hukum dimaksud adalah atas hak legalitas tanah yang sudah dihuni warga menempati puluhan tahun diatas obyek lahan seluas 14 Hektar (ha) sejak tahun 1950, yakni tempat tinggal disertakan kepemilikan riwayat tanah berupa sertifikat, masyarakat bisa tenang," ujarnya, Senin (09/01/2023).

Perlu diketahui, Warjoyo sendiri berlokasi di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, provinsi Jawatimur, terdiri dari 2 RW, 21 RT dengan jumlah ±4000 KK (Kepala Keluarga). Sedangkan penghuni lokasi padat penduduk sekitar ±15000  jiwa.

"Perlawanan perwakilan PT KAI sekitar terjadi pada tahun 2015-2016 dengan warga yang pertahankan rumahnya agar tak diusik atau justru malah di klaim sebagai aset milik PT KAI. Disitulah warga tetap perjuangkan lokasi Warjoyo sampai sekarang," jelas Djarwo.

Kronologis singkat

Diceritakan Djarwo, kejadian pada tahun 2015/2016, sempat ada upaya pengusiran hingga pengosongan rumah warga oleh oknum tak dikenal melakukan intimidasi.

Dengan dalih beberapa rumah loji, sambung Djarwo yang diberi plang tanah aset milik PT KAI yang ditempati karyawan hingga pensiun, tepatnya persis depan kali brantas khususnya terminal Joyoboyo arah jalan gunungsari tanpa didasari perintah surat tugas jelas mengosongkan rumah tersebut.

Kendati demikian, sebut Djarwo penguasaan dan lebih ironis lagi diketahui munculnya dua peta bidang tahun 2016 a/n pribadi Zainuri yang saat itu sempat menjabat wakil kepala DAOP VIII PT KAI seluas 14 Hektar.

Pertanyaannya, duga Djarwo apa dasar PT KAI dan BPN Kota Surabaya I hingga menerbitkan peta bidang tersebut?, jawabannya adalah patut diduga rekayasa sepihak.

Sebab, warga sekitar tidak pernah dilibatkan secara langsung dan tidak pernah mengetahui pengukuran objek tanah dimaksud yang dilaksanakan BPN Kota Surabaya I.

"Semua bukti dasar dan refrensi hukum yang diajukan ke Komisi II DPR RI ini, tentunya merujuk pada UU PA no.5 th 1960 tentang peraturan dasar pokok – pokok agraria, Perpres no.86 th 2018 tentang reforma agraria, PP no.24 th 1997 tentang pendaftaran tanah," ulasnya.

Selanjutnya, kata Djarwo dan dalam pidato presiden RI Joko Widodo periode pertama ke Jatim, tepatnya di GOR Sidoarjo pada tanggal 22 September th 2021 dalam keberpihakan terhadap masyarakat yang menghuni tanah yang bersengketa dengan pihak lain (BUMN, BUMD, Swasta dll) diberikan kepastian hukum.

“Jika yang diberi konsesi sulit melepaskan, maka cabut seluruh konsesi yang diberikan,” kutip Djarwo atas dasar pemberian hak konsesi kepada instansi swasta maupun BUMN.

Sebab, ditengah-tengah ada desa atau kampung yang selama bertahun-tahun hidup menjadi bagian dari konsesi dimaksud,” tegasnya.

Sudjarwo mengaku, ada 30 persen warga WARJOYO dari sekitar 5.000 kepala keluarga sudah memegang sertifikat SHM dari BPN Jatim sejak 1980-an lalu, namun nyatanya itu tidak dianggap karena diketahui lahan yang ditempati adalah aset PT KAI.

Warga hanya punya satu harapan yakni diterbitkannya SHM bukan dua solusi lain yang ditawarkan. Sebab, ia sudah generasi ke sekian yang tinggal di sana.


"Kami hanya terima SHM karena HGB tidak bisa mewariskan ke anak kita seperti yang kita harapkan, pasti akan timbul masalah lagi dan kita gak mengharap itu," pungkasnya.

Sebelumnya, adapun empat permohonan warga Warjoyo yang diajukan melalui surat yang disodorkan langsung kepada Komisi II DPR RI saat rapat diantaranya;

Pertama, permohonan kepada kantor pertanahan provinsi Jawatimur wilayah Kota Surabaya I untuk mengabaikan, mengesampingkan, dan atau tidak menghiraukan adanya pencatatan tanah dalam buku aset neraca aktiva tetap PT KAI atas lahan yang ditempati warga asli Warjoyo.

Kedua, permohonan kepada kantor pertanahan provinsi Jawatimur wilayah Kota Surabaya I untuk mencabut atau memblokir peta bidang a/n pribadi Djainuri (Mantan Kepala Aset DAOP VIII era tahun 2016).

Ketiga, permohonan kepada kantor pertanahan (Kantah) provinsi Jawatimur wilayah Kota Surabaya I untuk melanjutkan proses pengajuan legalitas kepemilikan tanah yang sudah dilakukan identifikasi dan inventarisasi oleh Kantah Kota Surabaya I tanggal 15 September 2021.

Keempat, permohonan kepada Komisi II DPR RI untuk turut mengawal, mengintervensi dan memanggil pihak terkait dalam proses sertifikasi tanah didapatkan kepastian hukum berupa sertifikat melalui wilayah tugas dan kerja Kantah Kota Surabaya I.

Kegiatan Kunjungan Khusus Spesifik ini diharapkan ada solusi kepada semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan rumusan atau kebijakan pengambil keputusan.

Karna melibatkan semua unsur lembaga seperti Kejaksaan Agung, BPK, KPK bahkan unsur TNI-Polri sebagai institusi pemerintah juga dilibatkan dalam peran aktif mendukung terciptanya reforma agraria yang stabil dan mencapai tujuan bersama pemulihan ekonomi kembali bangkit, kuat dan mandiri sejahtera bersama.

Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar beserta 15 kepala kantor pemkab/kota lain di Jatim turut ikut dalam pembahasan evaluasi HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) dan HPL (Hak Pengelolaan Lahan).

Dari materi persoalan dan masalah terkait, usulan dibahas dalam rapat akan dilanjutkan sampai kepada lembaga tingkat forum pimpinan kepala daerah dan Kementrian guna temukan solusi.

Dua minggu lalu, pihak Kanwil BPN Prov Jatim juga sudah menemui walikota Surabaya untuk duduk bersama dalam pembahasan terkait evaluasi hari ini.

Bahkan, pasca laporan pak Walikota juga sudah dipanggil pak Menteri ATR/BPN. Dan belum lama ini juga sudah dibahas mengenai surat ijo dan PT KAI dengan pak Wamen juga telah tersampaikan.

"Mudah-mudahan surat ijo ini jadi contoh barometer penyelesaian atas permasalahan tanah di aset PT KAI yang jadi persoalan se Indonesia dapat menemukan solusi bersama,” pungkasnya.

Sementara menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, sengaja mengumpulkan beberapa pihak dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pelindo dan Pemkot Surabaya dalam sehari langsung (05/01/2023).

Sebab, berdasar laporan yang ia terima ada permasalahan tanah yang tidak selesai. Mulai di dua tempat milik BUMN dan surat ijo Pemkot Surabaya.

Pertemuan itu sengaja ia lakukan untuk mengordinasikan dan memberikan solusi karena aset-aset itu tercatat sebagai kekayaan negara.

"Itu semua tercatat sebagai kekayaan negara. Namun karena masyarakat sudah lama menempatinya dan sudah padat masyarakat, maka kami menawarkan tiga solusi ke BUMN dan Pemda," beber Menteri.

Tiga solusi tersebut, menurut Hadi, Pertama, menyerahkan sertifikat hak milik (SHM). Kedua, diberikan HGB di atas HPL. Ketiga, direlokasi biar masalah ini biar tidak berlarut. (Jefri Yulianto)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Kepastian Hukum Alas Hak Tanah 14 Hektar, Ada 4 Usulan Pokok Warga Warjoyo Diperjuangkan

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT