Kamis, 06 Oktober 2022
Peristiwa Nasional

Meja Hijau Tidak Lagi di Pengadilan, Tapi Pada Opini Publik

profile
Doi

07 September 2022 14:02

749 dilihat
Meja Hijau Tidak Lagi di Pengadilan, Tapi Pada Opini Publik
Putusan hukuman kepada Julianto Eka Putra diduga atas imbas opini publik. (SJP)

KOTA MALANG – Vonis 12 tahun penjara kepada terdakwa dugaan pelecehan seksual, Julianto Eka Putra, direspon dengan pengajuan banding yang disampaikan langsung oleh terdakwa.

Meski putusan hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu, dari 15 tahun menjadi 12 tahun, subsider 300 juta rupiah, namun belum bisa diterima sepenuhnya oleh terdakwa.

Sekadar informasi, sidang putusan ini adalah sidang ke 28 yang menjerat terdakwa dengan UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Selain itu terdakwa diharuskan membayar restitusi 44 juta dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa atau kurungan selama 1 (satu) tahun.

Terpisah, Ketua Yayasan Selamat Pagi Indonesia, Sendi F Tantono, mengaku tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim.

"Hukum saat ini sudah tidak lagi ada di pengadilan, tapi ada pada opini publik," ungkap dia via pesan WhatsApp kepada suarajatimpost.com Rabu (7/9/2022).

Pembacaan putusan itu, dilakukan secara terbuka di ruang sidang Cakra, pukul 12.30 oleh Harlina Rayes, SH, Mhum, Ketua majelis hakim dalam sidang itu. 

Sidang digelar terbuka, namun terdakwa Julianto Eka Putra hadir secara virtual. Proses sidang putusan itu, dijaga ketat anggota Polresta Malang Kota. 

Sementara itu kuasa hukum Julianto, Hotma Sitompul mengatakan sangat menghormati apa yang diputuskan majelis hakim.

"Terdakwa masih memiliki hak banding. Setelah majelis hakim membacakan putusan, klien saya memastikan dan langsung menyatakan banding. Sehingga putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum," tegas Hotma.

Alasan kuasa hukum banding salah satunya yaitu adanya 10 keterangan saksi terdakwa yang dikesampingkan, namun 2 saksi dari pelapor malah dipertimbangkan oleh majelis hakim.

"Padahal semua saksi itu menyampaikan keterangannya dibawah sumpah. Itu salah satu alasan kita banding, untuk alasan lain rasanya kurang tepat bila saya sampaikan di sini," ujarnya. 

Ditempat yang sama, JPU Kejari Kota Batu, Yogi Hermawan mengatakan masih berfikir apakah menerima atau melakukan banding.

"Kita JPU masih pikir-pikir dulu," jawab dia kepada media ini secara singkat. (Doi Nuri)

Editor: Redaksi 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Meja Hijau Tidak Lagi di Pengadilan, Tapi Pada Opini Publik

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT