Senin, 28 November 2022
Peristiwa Nasional

Pajak SPPT Tahunan Diduga di Korupsi Perangkat Desa, Warga Jember Minta Pendampingan Hukum

profile
Rochul

09 November 2022 19:43

659 dilihat
Pajak SPPT Tahunan Diduga di Korupsi Perangkat Desa, Warga Jember Minta Pendampingan Hukum
Warga Saat Meminta Pendampingan Hukum. (SJP)

JEMBER – Sebanyak 15 orang perwakilan warga Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Jember mengungkap adanya dugaan korupsi terkait Pajak Bumi dan Bangunan,(PBB) yang dilakukan oleh perangkat desa setempat. 

Pasalnya terkait pembayaran pajak tersebut, warga mengaku sudah membayar. Namun tidak menerima bukti pembayaran. Sehingga diduga ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut.

Hal itu juga dikuatkan dengan, kemudian saat terbit SPPT tahun 2022, warga malah masih memiliki pajak terutang yang harus dibayar.

Terkait kondisi yang dialami itu, salah seorang perwakilan warga Aang Gunefi meminta pendampingan hukum kepada DPC PDI Perjuangan Jember. 

“Tujuan kami warga Desa Klatakan ingin minta pendampingan hukum di PDI Perjuangan Jember. Terkait persoalan tagihan pajak yang ada di Desa Klatakan. Karena pajak yang kita bayar selama 2020-2021, ternyata malah jadi terutang di tahun 2022 ini. Kami berharap ada tindak lanjut,” kata Aang saat di Kantor DPC PDI Perjuangan Jember, Rabu (9/11/2022).

Aang menjelaskan, munculnya keterangan pajak terutang yang dialami itu. Hampir dirasakan 80 persen warga di Desa Klatakan.

“Kondisi ini, kurang lebih ada Rp 60 juta total yang dianggap terutang itu,” katanya.

“Terkait hal ini, sebagian warga kami kan adalah orang desa. Artinya soal bukti pembayaran pajak SPPT tahunan itu, kami tidak menyimpan bukti pembayaran (pajak) yang kami lakukan. Saya sendiri juga tidak menyimpan. Karena kita percaya dengan perangkat desa ini,” sambungnya.

Aang mengatakan, terkait munculnya pajak terutang itu. Pihaknya mengaku pernah meminta klarifikasi ke Kantor Desa Klatakan.

“Pas saya minta klarifikasi ke Kerawat Desa dengan marah-marah. Saya bilang saya sudah bayar, tapi malah uang saya (untuk Pajak SPPT) dikembalikan. Lah ini kan aneh, ada apa? Kok malah uang saya dikembalikan. Katanya saya memang belum bayar, apalagi saat saya minta bukti pembayaran tidak diberikan. Apalagi di rumah saya sering kebanjiran,” ungkapnya.

“Padahal warga ini sudah merasa membayar. Kalau tidak punya bukti SPPT tahunan katanya belum membayar. Padahal kita sudah membayar itu. Besaran tiap-tiap warga macam-macam besaran nominalnya. Punya saya Rp 190 ribu untuk dua tahun,” sambungnya menjelaskan.

Terkait hal ini, lanjutnya, karena warga tidak paham soal hukum. Sejumlah perwakilan warga desa meminta pendampingan hukum ke DPC PDI Perjuangan. Dengan alasan nantinya dapat dilakukan kajian hukum, apakah ada dugaan pelanggaran hukum. Terlebih soal dugaan korupsi dari uang pajak yang telah dibayarkan warga.

“kita minta bantuan pendampingan hukum ini. Katanya disampaikan akan dikaji. Sekiranya nanti ada pelanggaran hukum. Persoalan ini akan kami teruskan ke polisi. Untuk persoalan ini, sejak zamannya mantan kepala desa Romlan, dan hingga Kepala Desa sekarang Ali Wafa itu. Malah lucunya perangkat desa yang baru malah menagih ke kami. Lah kita sampaikan kalau sudah bayar. Untuk persoalan ini, melibatkan seluruh perangkat desa,” tandasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Jember Budi Hariyanto mengatakan masih akan melakukan kajian terkait persolan warga.

“Sebenarnya pengaduan ini kan ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan. Maka pengaduan ini kita terima dan kaji terutama dari berkas-berkas yang telah diberikan. Nanti intinya adalah bagaimana langkah hukum yang akan dilakukan untuk menyikapi persoalan yang dialami warga Desa Klatakan ini,” kata Budi.

“Kita pelajari apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Namun jika ada, maka kita akan konsultasikan dengan pimpinan untuk langkah-langkah berikutnya,” sambungnya.

Namun demikian, lanjutnya, dari kajian sementara yang dilakukan. Diduga persoalan pajak terutang itu tidak hanya terjadi di satu desa saja.

“Tapi bisa meluas di daerah lain. Saya pun juga sebagai warga di desa, juga pernah mengalami hal yang sama. Apalagi terkait kesalahan pembayaran pajak yang tidak dilakukan oleh perangkat atau pemerintah desa. Yang kita terima berkas tagihan SPPT, yang terbaru tahun 2022. Kenapa mereka tahu kok punya tagihan, di SPPT tahun 2022 ini kan tercatat dan tercantum. Kalau yang dulu (SPPT) kan tidak tercantum. Apakah punya tagihan atau tidak,” jelasnya.

Budi juga menambahkan, untuk temuan saat ini, yang terutang dan disampaikan belum terbayar. Itu dari tahun 2020-2021. Lanjutnya, terkait persoalan yang ada Desa Klatakan juga diketahui Kepala Desa saat ini sedang menghadapi persoalan dugaan korupsi mengenai tanah kas desa.

“Sehingga adanya persoalan ini, harusnya bupati harus turun tangan. Jangan hanya tahu, apalagi saat kepala desanya ditahan. Jangan sampai roda pemerintahan desa tidak berjalan. Karena sampai sekarang tidak tahu (apakah ada penjabat sementara untuk kepala desa itu). Sehingga ini harus diperhatikan bupati, terkait upaya hukum penyelesaian soal pajak daerah ini,”. (Ulum)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Pajak SPPT Tahunan Diduga di Korupsi Perangkat Desa, Warga Jember Minta Pendampingan Hukum

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT