Peristiwa Nasional

Rakerwil LIRA Jadi Muswil LUB Terkait Kinerja LPj DPW Kisruh

11 Desember 2022 20:08

1k dilihat

Rakerwil LIRA Jadi Muswil LUB Terkait Kinerja LPj DPW Kisruh

Suasana Rakerwil LIRA berlangsung kisruh. (SJP)

KABUPATEN SIDOARJO – Muswil (Musyawarah Wilayah) Luar Biasa berupa usulan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) berlangsung kisruh.

Desakan adanya permintaan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang di agendakan dalam kegiatan Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah) DPW LIRA Jatim.

Namun akhirnya berubah menjadi Muswil Luar Biasa berupa usulan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) yang dihadiri dari 21 DPD masing-masing daerah, termasuk Presiden LIRA, Andi Syafrani dan Sekjen LIRA Vera T Tobing.

Dalam kegiatan berlangsung, Wakil Presiden LIRA Bidang Organisasi Frans X Watu, membenarkan adanya usulan DPD kepada DPP guna merujuk pada penyajian mekanisme internal organisasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam tubuh organisasi itu sendiri.

"Pelaksanaan Muswil merupakan mekanisme internal organisasi yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam tubuh organisasi," katanya.

Muswil menjadi fasilitasi organisasi sebagai sarana dan wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja organisasi.

"Evaluasi itu dimanifestasikan melalui penyampaian LPj (Laporan Pertanggungjawaban) kepengurusan periode sebelumnya, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja," jelasnya, Minggu (11/11) di Hotel kawasan Juanda, Sidoarjo.

Frans menambahkan, dengan didorongnya yang tadinya agenda kegiatan Rakerwil berubah menjadi Muswil Luar Biasa lantaran perwakilan dari 21 dan 18 DPD segera akan dibahas ke rapat pleno DPP dalam waktu 1 minggu kedepan.

Terkait insiden cekcok, dan adu mulut antar anggota peserta hadir dalam forum terkait SK (Surat Keputusan) yang dipertanyakan panitia kegiatan Rakerwil, Frans menjelaskan sudah kondusif.

"Aman kok, sudah kondusif dan segera mengikuti keputusan rapat DPP selanjutnya untuk dibahas dalam waktu 1 minggu adakan rapat pleno yentukan Carteker," katanya.

Frans mengatakan, cekcok disebabkan karena ada permintaan penunjukan SK yang hadir.

K"arna tidak terlalu substansi, ini kan agenda undangannya untuk menghadiri Rakerwil dimana menurut anggaran dasar dihadiri oleh 5 perwakilan anggota DPD," terangnya.

Jadi, lanjut Frans untuk menentukan pejabat baru dibutuhkan Muswil Luar Biasa yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dalam pertemuan forum tadi.

Tujuannya untuk menjalankan roda orgnisasi rapat pleno DPP sangat menentukan, mengingat desakan DPD melalui surat dan mayoritas dikehendaki peserta yang hadir dari perwakilan, Muswil (Musyawarah Wilayah) Luar Biasa) segera digelar dan putuskan.

"Kemungkinan besar, Muswil LUB segera dibentuk dan dibawa ke rapat pleno guna dipilih carteker/pejabat bertugas terlebih dahulu untuk kesiapan. Yang jelas untuk jalankan roda organisasi tetap berjalan akan segera dibekukan sementara tunggu keputusan Muswil LUB terlaksana terlebih dahulu," tegasnya.

Sementara Presiden LIRA, Andi Syafrani mengatakan target kegiatan formalitas ini lebih dapat dibangun komunikasi terjalin. Mekanismenya, langkah kebijakan strategis bisa didapatkan dari pertemuan forum antar anggota dan pengurus organisasi dari masing-masing daerah yang hadir.

Saat ini, sebut Andi ada sekitar 24 Provinsi seluruh Indonesia masih berlaku SK nya. Artinya, target awal tahun depan diharapkan sudah terbentuk jaringan solid yang siap mendukung kebijakan demokrasi.

"Dalam catatan LIRA, secara kompilasi atensi perkara publik, sebagai wadah organisasi publik juga sudah buktikan beberapa advokasi di bidang hukum perdata maupun pidana juga sudah berkordinasi dengan pihak KPK maupun Kejaksaan wilayah setempat guna mensinergikan program berkelanjutan jelang 2023 di wilayah Jatim," tutupnya.(Jefri yulianto)

Editor: Doi Nuri