Kamis, 06 Oktober 2022
Peristiwa Nasional

Terkait Surat SKKNI, Begini Penjelasan Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya

profile
Andy

26 Agustus 2022 18:14

526 dilihat
Terkait Surat SKKNI, Begini Penjelasan Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya
Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya. (SJP)

MOJOKERTO - Setelah beredar surat dari Dewan Pers dengan nomor 934/DP/K/VIII/2022 perihal permintaan anggota tim penyusunan draf Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kepada 11 organisasi pers baik media maupun profesi.

Setelah dikeluarkannya surat tertanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Azyumardi Arza tersebut, banyak kabar yang menyebutkan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu ilegal hingga menyebut Dewan Pers malu mengakui kesalahan.

Bahkan, meminta lembaga yang diakui keabsahannya oleh UU Nomor 40 tahun 1999 pasal 15 untuk meminta maaf.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya menyampaikan, mekanismenya ketika ada lembaga uji yang mau membuat, tidak salah siapa pun juga.

Kemudian harus menyampaikan rekomendasi atau pengajuan kepada Litbang di Kominfo.

"Karena UU nomor 40 menyatakan Dewan Pers, bersama Dewan Pers nanti memang proses ke BNSP tapi sifatnya hanya administratif dan kemenaker," katanya.

Kedua, lanjut Agung, mempersilakan untuk ditanyakan, supaya berimbang, apakah surat dukungan dari Kominfo terkait LSP tadi ada atau sudah tidak ada.

"Sebenarnya ini menarik. Mohon cek juga, barangkali bisa ke Depnaker, bisa ke BNSP," kata Agung.

Ia berpandangan jika saat ini eranya keterbukaan, apakah benar sudah ada SKKNI terkait dengan pers atau tidak, supaya tidak menimbulkan penafsiran dan debatable, bisa saling cek.

"Kalau saya, menanggapinya sesederhana itu. Bahwa, kemudian kalau ada orang yang sudah membuat SKKN, mungkin ya SKKN itu artinya, dia membuat aturan kaitan dengan lingkung tersendiri, jadi ya mungkin hanya kelompoknya dia saja. Ketika kemudian melakukan di tempat lain, itu tidak bisa. Kalau SKKNI itu berlaku nasional, jadi itu barangkali bedanya," jelas Agung.

Menurutnya, kalau SKKNI bisa jadi dan itu tidak salah kalau memang ada SKKNI. Yang jadi masalah kan harusnya berkoordinasi dengan cerita tadi. Menariklah, teman-teman rasanya sudah pahamlah, itu kan bisa diakses, bisa ditanyakan langsung ke BNSP, ke Depnaker.

"Kalau yang menjelaskan kita, pasti ada kesank ita membela diri. Nggak, jadi kita sangat terbuka. Dari apa yang dirilis tadi, tinggal bertanya kepada yang membuat rilis. Apakah betul sudah ada SKKNI atau SKKN/ kalau SKKNI kan bersifat nasional. SKKNI ini harus ada dukungan surat kepada Kominfo dalam hal ini Litbang Kominfo, kalau jawabanya aiu-aiu, berarti ceritanya berbeda," pungkasya. (**)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Terkait Surat SKKNI, Begini Penjelasan Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT