Senin, 28 November 2022
Politik

Bupati Lumajang Serahkan Nota RAPBD Tahun 2023, Berisikan Program Dan Kegiatan

profile
Achmad

09 November 2022 19:48

527 dilihat
Bupati Lumajang Serahkan Nota RAPBD Tahun 2023, Berisikan Program Dan Kegiatan
Suasana saat sidang paripurna di DPRD Lumajang. (SJP)

LUMAJANG – Program dan agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada RAPBD Tahun 2023 sudah disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq (Cak Thoriq), di Sidang Paripurna Pembacaan Nota RAPBD Tahun 2023, Rabu (9/11/2022). 

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Bukasan saat diwawancarai wartawan, mengatakan kalau Bupati Lumajang sudah sampaikan hal tersebut dihadapan peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.

"Penyusunan RAPBD T.A. 2023, telah diawali dengan menyusun KUA/PPAS dan telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD, dimana KUA/PPAS ini disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023," jelas politisi PDIP ini usai Sidang Paripurna. 

RAPBD Tahun 2023 ini, menurut Bukasan, merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

"RAPBD Tahun 2023 ini merupakan RAPBD tahun terakhir selama periode kepemimpinan Bupati Lumajang bersama Wakil Bupati Lumajang sejak tahun 2018 hingga nanti tahun 2023," beber wakil rakyat asal Kecamatan Padang ini.

Di dalam RAPBD Tahun 2023, dikatakan Bukasan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2023 dan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. 

"Dan ada yang patut diapresiasi yaitu adanya peningkatan PAD yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, semoga bisa meningkat di tahun kedepannya," ujarnya lagi.


Sementara itu, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyampaikan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, tema pembangunan nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selanjutnya tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro” Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah “Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan 2023.  

"Pertama, dengan pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata, kedua dengan peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi, ketiga dengan peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan, yang keempat yaitu peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, kelima peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan, keenam peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup dan yang ketujuh dengan peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi," jelasnya.

Sedangkan pelaksanaan arah kebijakan perekonomian Kabupaten Lumajang tahun 2023, dikatakan Cak Thoriq, mencakup percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah, membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas dan melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.


"Perjalanan APBD 3 (tiga) tahun terakhir diliputi beberapa peristiwa yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target-target pembangunan daerah," tambahnya.

Pandemi Covid-19, menurutnya, menyebabkan APBD tahun 2020 dan 2021 yang telah direncanakan dengan matang harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga pengurangan plafon anggaran SKPD tidak dapat dihindari. 

Belum lagi, kata Thoriqul Haq, pada tahun 2021 dengan anggaran minimalis, Pemerintah Daerah berupaya untuk merealisasikan target-target pembangunan. Selanjutnya pada perjalanan APBD tahun 2022, di samping fokus pada penanganan dampak erupsi Semeru, juga penanganan dampak pandemi Covid-19 masih tetap dilakukan meskipun jumlah kasus sudah mulai menurun. 

"Belum lagi dengan munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tahun 2022 merupakan tantangan tersendiri yang mengharuskan dialokasikan anggaran untuk menanganinya," imbuhnya. 

Kemudian di tribulan IV tahun 2022 dampak krisis global sudah mulai terasa, sehingga pada awal September 2022 terbit kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran belanja wajib perlindungan sosial penanggulangan dampak inflasi yang digunakan untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi daerah dan perlindungan sosial. 

"4 Kondisi perekonomian daerah tahun 2023 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak kalah besar dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian global dan nasional masih diliputi ketidakpastian," papar politisi PKB ini. 

Pandemi covid-19 meskipun sudah melandai, tetapi sampai sekarang masih belum dinyatakan berakhir. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai dan kondisi perekonomian rentan terhadap terjadinya krisis global merupakan tantangan besar bagi langkah perekonomian nasional dan daerah dalam melanjutkan tren pemulihan ekonomi ke depan. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tahun 2022 dan pengalihan subsidi BBM mengakibatkan naiknya harga BBM di Indonesia. 

"Kebijakan ini memicu tingginya angka inflasi yang ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa di berbagai sektor. Kondisi ini akan berdampak pula pada kondisi perekonomian di tahun 2023. Berkaca pada perjalanan APBD Kabupaten Lumajang tahun 2020, 2021 dan 2022, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 telah memperhitungkan kondisi ketidakpastian global dan nasional yang kemungkinan akan berimbas pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023," ucapnya lagi. 

Sumber pendanaan APBD yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar harus disikapi dengan penetapan strategi kebijakan keuangan yang tepat sehingga program prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dicapai. 

Dengan kondisi tersebut arah kebijakan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : 
1) Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. 2) Peningkatan kualitas belanja dengan memprioritaskan pengalokasian sumber dana pada kebutuhan belanja yang bersifat wajib, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur dasar masyarakat serta belanja bersifat wajib dan mengikat lainnya, untuk tercapainya tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 3) Mengalokasikan belanja daerah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan vaksinasi 5 dan tetap memberikan kelonggaran terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan menerapkan protokol kesehatan. 
4) Alokasi belanja wajib untuk perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi yang diperkirakan masih terus berlanjut di tahun 2023, dengan harapan dapat memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat sehingga memiliki daya tahan akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu kenaikan harga BBM. 5) Pemenuhan kewajiban kepada PT. SMI dengan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran angsuran pokok pinjaman. 6) Alokasi anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan tahun ke 2 (dua) sebagai pelaksanaan atas Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. 7) Efisiensi pelaksanaan belanja daerah untuk mendorong dan menjamin kesinambungan serta tersedianya sumber pendanaan APBD yang kuat. 8) Menjaga posisi defisit APBD tahun 2023 dalam batas wajar sehingga dapat dijangkau melalui sumber pembiayaan yang realistis.

Dan pengendalian pandemi Covid-19, menurut pria asal Kecamatan Kunir ini, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tingkat kepercayaan diri masyarakat dan dunia usaha terus meningkat, didukung oleh adaptasi masyarakat yang semakin baik dan terus meluasnya vaksinasi. Kebijakan pengetatan mobilitas kini bukan lagi menjadi pilihan utama, Pemerintah lebih memilih untuk memperkuat vaksinasi terutama booster sebagai langkah proteksi utama untuk melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19. 

"Mobilitas dan aktivitas perekonomian domestik meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi pada tahun 2022. Risiko global kini telah bergeser dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2023, dengan berpedoman pada asumsi ekonomi makro APBN tahun 2023, asumsi ekonomi makro APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023," pungkasnya. (Fuad)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Bupati Lumajang Serahkan Nota RAPBD Tahun 2023, Berisikan Program Dan Kegiatan

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT