Rabu, 17 Agustus 2022
Politik

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman: Ada Aturan Terkait Disabilitas

profile
Achmad

22 Juli 2022 09:46

522 dilihat
 Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman: Ada Aturan Terkait Disabilitas
Para disabilitas saat menjalankan aktivitas sosialnya. (SJP)

LUMAJANG - Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 tentang hak-hak para penyandang disabilitas. 

Hal itu dimulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.

Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

"Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas," kata Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman SH kepada media ini, Jumat (22/7/2022). 

Menurut Supratman, dengan adanya undang-undang penyadang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disablitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. 

Secara garis besar, kata wakil rakyat asal Kecamatan Senduro ini, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 

Dengan begitu, nantinya adanya undang-undang tersebut, akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas," beber politisi PDIP ini.

Ada beberapa hak yang bisa diperoleh disabilitas, menurut Supratman, dimulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum. 

Dari data yang diperoleh awak media, terkait penyandang disabilitas, diatur dalam pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2016, disana disebutkan,  penyadang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasn fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama.

Mereka, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitasn untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak. (Fuad)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman: Ada Aturan Terkait Disabilitas

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT