Kamis, 09 Februari 2023
Politik

Komisi C DPRD Lumajang Melihat Banyak Kekurangan Dalam Kinerja OPD Secara Profesionalisme

profile
Achmad

29 Desember 2022 16:06

566 dilihat
Komisi C DPRD Lumajang Melihat Banyak Kekurangan Dalam Kinerja OPD Secara Profesionalisme
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Hadi Nur Kiswanto, saat diatas podium sidang. (SJP)

KABUPATEN LUMAJANG – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Hadi Nur Kiswanto, saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, menekankanpencapaian target pendapatan disektor pajak. Kamis (29/12/2022).

Menurut dia, hendaknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kejaksaan untuk melakukan penertiban kepada pengemplang pajak agar perolehan pendapatan sesuai dengan target dan kemampuan.

"Ada sejumlah kekurangan yang harus dipenuhi oleh OPD dalam meningkatkan profesionalisme dalam kinerjanya," katanya.

Pihaknya mengimbau, agar OPD bisa membuat forum edukasi kepada Wajib Pajak (WP), untuk saling mengingatkan membayar pajak serta memberi reward kepada WP yang sudah taat membayar pajak.

"Langkah itu agar memotivasi WP lainnya, yang tujuannya tidak lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya kepada media ini.

Padahal kata Hadi, BPRD Kabupaten Lumajang, mempunyai fasilitas Control Room Pajak guna untuk memaksimalkan membayar pajak, yang berada di ruangan Kepala BPRD.

Sementara itu, menurut politisi PPP ini, dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Setda Lumajang, secara terperinci hendaknya by name by address-nya ditunjukan.

"Sehingga RKA bisa terbaca dengan jelas untuk pendistribusian dana hibahnya, kalaupun itu terpaku dari sistem SIPD hal tersebut bisa dikonsultasikan dengan pembuat sistem," imbuh dia.

Untuk pelaksanaan Pokir/Jasmas, lanjut Hadi, teknis pelaksanaanya ada beberapa OPD yang terlibat. Yaitu Bapedda, BPKD dan OPD terkait, diharapkan agar dalam pengaplikasiannya bisa menunjukkan penempatan sasaran dan pos-pos yang tepat.

"Kenapa harus tepat agar tidak terjadi pengulangan atau salah penginputan sebagai acuhan dalam pembuatan proposal,” paparnya lagi. 

Selanjutnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, diungkapkan, yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan kepada semua Koperasi yang ada di daerah.

Ia juga mengimbau sebaiknya juga melaporkan hasil audit koperasi-koperasi yang ada di daerah kepada Dinas Koperasi Provinsi yang memiliki fungsi penertiban koperasi.

“Perlu adanya hearing dengan instansi terkait yaitu BAPENDA Provinsi Jawa Timur untuk sinkronisasi data terkait aplikasi yang sedang dikembangkan Dinas Perhubungan terkait Retribusi Parkir Berlangganan untuk peningkatan PAD,” jelasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lumajang, ditegaskan dia, perlu adanya komunikasi dan sosialisasi terkait perizinan dan potensi-potensi yang ada kepada investor ataupun calon investor.

Maksudnya adalah, terkait Administrasi Perizinan yang mudah dan lancar dengan tujuan terciptanya peluang dan rasa nyaman kepada para investor dan calon investor untuk mengembangkan Kabupaten Lumajang. 

“Mal Pelayanan Publik Kabu Lumajang harus memiliki karakteristik, pelayanan prima dan lebih responsif. Kebutuhan logistik untuk lebih memanfaatkan produk lokal yang ada di Kabupaten Lumajang karena banyak produsen yang dapat memenuhi kebutuhan,” pungkasnya. (Fuad)

Editor: Doi Nuri 

Tags
Anda Sedang Membaca:

Komisi C DPRD Lumajang Melihat Banyak Kekurangan Dalam Kinerja OPD Secara Profesionalisme

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT