Targetkan 5 Kursi, PPP Kota Mojokerto Jadi Parpol Pertama Ajukan Bacaleg

Lebih lanjut, Rufis Bahrudin menyampaikan, ini awal yang baik untuk PPP Kota Mojokerto yang nomor satu selesai, karena pihaknya mengakui proses ini bisa selesai tak lepas dari bimbingan teknis dari KPU. 

"Kalau tidak ada bantuan dari tim KPU maka ini akan sulit karena sistem ini masih baru bagi kami. Yang usia 45 tahun ke atas ini tidak mengikuti, akan terlambat. Alhamdulillah, karena ada pemuda-pemuda kami yang bekerja keras, akhirnya bisa selesai hari ini," tutur Rufis Bahrudin. 

PPP Kota Mojokerto menargetkan 5 kursi pada Pemilu 2024 mendatang. "PPP Kota Mojokerto mengajukan 25 bacaleg  dengan keterwakilan perempuan 30 persen yakni 7 kursi. Di dapil 1 itu 3 bacaleg,  sedang di dapil 2 dan 3 ada 2 bacaleg di masing-masing dapilnya," ujarnya. 

Untuk itu, kata Rufis, pihaknya akan memaksimalkan fungsi masing-masing Pengurus Anak Cabang (PAC), yakni Magersari, Prajurit Kulon dan Kranggan.

"Kami akan turun dan menyapa masyarakat mulai dari permukaan hingga ke akar rumpun. Semoga bisa maksimal, mohon doanya teman-teman media," ujarnya. 

Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Mojokerto, Tri Widya Kartikasari mengatakan, sesuai ketentuan kalau parpol itu datang ke KPU mengajukan bakal calonnya harus memenuhi dua hal, yakni lengkap dan benar. 

"Lengkap itu artinya semua isian di dalam Silon ada semua. Mulai dari administrasi bakal calonnya, semua terupload sesuai ketentuan itu harus ada semuasemua," kata Tri Widya Kartikasari yang didampingi Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin. 

Sedangkan benar itu adalah 2 form yang mereka bawa. Formulir B pengajuan parpol dan formulir B bakal calon itu benar ditandatangani oleh ketua dan sekretarisnya. 

"Benar juga antara isian yang diupload di silon.  Tadi kan kebetulan ada 10 di dapil Kota Mojokerto 1, 7 di dapil Kota Mojokerto 2 dan 7 di dapil Kota Mojokerto 3. Itu semuanya sesuai, foto-fotonya ada, data-datanya sudah sesuai semua makan itu dinyatakan benar," jelasnya. 

Menurutnya, ketika tanda terima itu diberikan oleh pihaknya, maka semua berkasnya itu harus lengkap dan benar. Mungkin tadi agak lama, karena diperbaiki sesuai dengan aturan yang ada maka itu diperbolehkan. 

"Tahap berikutnya, setelah tanggal 14 Mei pukul 23.59, maka akan dilakukan verifikasi administrasi (vermin). Pada tahapan inilah, kami membuka berkas masing-masing bacaleg, kami melakukan vermin dengan mengecek berkas-berkasnya, apakah KTPnya sudah benar, termasuk surat keterangan tidak pernah dipidana dari PN, apakah sudah benar surat tersebut yang diupload di silon," tukasnya. 

Lebih lanjut, Tri Widya Kartikasari menyampaikan, jika ada tidaksesuaian ini maka setelah vermin ini maka pihaknya akan kembalikan untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan ini juga dilakukan melalui sistem yakni silon. 

"Sebenarnya, silon KPU itu sinkron dengan silonnya parpol. Kan tadi ada urutannya, mengupload, setelah selesai mereka mengirim ke DPP-nya untuk disetujui. Ketika sudah disetujui, maka parpol mengunggah yang tadi lalu mengklik pengajuan ke KPU," ujarnya.

"Muncullah di silon kami, P3 sudah ada pengajuan, maka kami boleh meprosesnya. Selagi ini tidak diklik dan tidak ada pengajuan, KPU tidak boleh memproses hal tersebut, jadi semua terpangai di silon," lanjutnya. (*)

Pewarta: Andy Yuwono

Editor: Vebriansyah 

Tags