Rabu, 07 Desember 2022
Politik

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Mojokerto Ajak PWI untuk Media Gathering

profile
Andy

15 Oktober 2022 19:26

521 dilihat
Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Mojokerto Ajak PWI untuk Media Gathering
Foto sesi media gathering KPU dan PWI Mojokerto

MOJOKERTO - Tingkatkan partisipasi masyarakat, PWI Kabupaten Mojokerto mengajak PWI Mojokerto untuk media gathering, Jumat (14/10/2022) sore.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Parmas, Jainul Arifin menyampaikan, hari ini KPU pusat telah mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta pemilihan umum (pemilu) anggota DPR dan DPRD tahun 2024 sesuai dengan surat nomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 yang ditandatangani langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Ada 18 parpol yang telah lolos verifikasi admisitrasi. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Buruh dan terakhir Partai Ummat," rinci Jainul Arifin.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto bersama Wakil Ketua PWI Jatim

Lebih lanjut dikatakan Jainul Arifin, dari 18 partai tersebut KPU RI akan melakukan verifikasi untuk 9 parpol mulai besok, Sabtu (15/10/2022), sedangkan 9 parpol lainnya tidak diperlukan verifikasi faktual. 

"Sembilan parpol yang akan diverifikasi faktual oleh KPU RI besok adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indnesia dan Partai Ummat," ungkap Jainul.

Menurutnya, dengan diadakannya media gathering ini, pihaknya berharap sinergitas antara media dengan KPU Kabupaten Mojokerto. Khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024 mendatang. Jika pada tahun 2014, partisipasi pemilih legislatif (pileg) berjumlah 84,14% dan pemilih presiden 78,26% naik menjadi 86,79% untuj pilpres dan 86,43% untuk pileg pada tahun 2019.

"Maka, pada tahun 2024 bisa mencapai 90% ke atas. Untuk itu, kami sangat membutuhkan media untuk menyosialisasikan kepada warga kabupaten Mojokerto, mulai dari tahapan pendaftaran hingga pada saat pemilu berlangsung, baik parpol yang terlibat hingga segala sesuatunya," jelasnya.

"Nang suroboyo tuku klambi takwa, Ketemu arek wedok seng mempesona, Gayae koyok ratu Elizabet. Ayo konco-konco media, Bareng kpu bekerjasama, Sukseskan pemilu 2024, Yang Berintegritas dan bermartabat. Mlaku-mlaku tuku manuk nang Maluku, Mampir pasar ngombe es cincau. Ayo podo sukseskan pemilu, Ojo sampe pemilu dadi kacau," tutupnya.

Wakil Ketua PWI Jatim, Machmud Suhermono

Sementara itu, Wakil Ketua PWI Jatim, Machmud Suhermono menekankan, media harus tetap independen dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta tetap harus berimbang, khususnya dalam pemberitaan pemilu mendatang.

"Pers dituntut untuk tetap kritis terhadap masih adanya upaya provokasi, intimidasi dan praktek “politik uang” hingga jual beli suara serta kemungkinan adanya pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh “lembaga penyelenggara” Pemilu atau peserta Pemilu pada setiap tingkatannya," ungkap Machmud Suhermono.

Lebih lanjut dikatakan Machmud, peran pers dalam pemilu ada tiga, yakni sebagai pendidikan politik, sosialisasi dan Promosi serta tetap melakukan kontrol sosial.

"Oleh karena itu, kalau di PWI, jika wartawannya menjadi caleg, calon kepala daerah, tim sukses, pengurus parpol, wajib mundur dari keperngurusan PWI, cuti sebagai wartawan dan jika terpilih, otomatis keluar dari profesi sebagai wartawan," jelasnya.

Menurutnya, kalau imbauan Dewan Pers sejak tahun 2018, wartawan yang mejadi caleg, calon kepala daerah, tim sukes, wajib cuti dan lebih terhormat jika mengundurkan diri. Perusahaan media yang secara tidak langsung terafiliasi dengan parpol, tidak boleh memaksa wartawannya menjadi kader. Bila ada paksaan, perusaah terancam sanksi dari Dewan Pers, bahkan buka tidak mungkin Dewan Pers akan mencabut status sertifikasi Wartawan Utama Pimred yang tidak netral.

"Yang paling penting, media tidak mencampuradukkan iklan politik dengan berita politik, biasanya ada keterangan ADV (ADVETORIAL) pada iklan politik. Sedangkan wartawan yang menjadi caleg, calon kepala daerah, tim sukses dikhawatirkan tidak lagi bisa memperjuangkan kepentingan publik namun akan memperjuangan kepentingan golongan atau partainya," pungkasnya.

Publisher : Syahrul

Tags
Anda Sedang Membaca:

Tingkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Mojokerto Ajak PWI untuk Media Gathering

Share

APA REAKSI ANDA?

0 Sangat Suka

0 Suka

0 Tertawa

0 Flat

0 Sedih

0 Marah

ADVERTISEMENT